Jakarta, Vonisnews.com – Gubernur Bali melakukan serangkaian pertemuan penting di Jakarta pada 15–16 September 2025 untuk memperjuangkan berbagai program strategis daerah. Agenda tersebut melibatkan sejumlah kementerian hingga pimpinan DPR RI, dengan fokus pada optimalisasi pungutan wisatawan asing, normalisasi sungai pasca banjir, pemindahan LP Kerobokan, serta bantuan fasilitas kesehatan.
Pada 15 September 2025, Gubernur Bali bertemu dengan Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan. Dalam kesempatan ini, ia meminta dukungan agar pungutan wisatawan asing dapat dioptimalkan melalui mekanisme imigrasi. Usulan tersebut mendapat sambutan positif dan rencananya akan ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi khusus.
Masih di hari yang sama, Gubernur juga mengadakan pertemuan dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Topik utama yang dibahas adalah permohonan bantuan anggaran untuk normalisasi Tukad Badung, Tukad Unda, serta beberapa aliran sungai lain yang terdampak banjir.
Menko PMK mendukung penuh upaya ini sekaligus menekankan pentingnya program pencegahan agar risiko bencana di masa depan dapat dikelola dengan lebih baik.
Kemudian pada 16 September 2025, Gubernur Bali melanjutkan agenda strategis dengan sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Pertemuan pertama dilakukan dengan Menteri Hukum, membahas usulan pemindahan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kerobokan ke Bangli, sesuai tawaran Bupati Badung. Usulan ini mendapat dukungan penuh dari Menteri Hukum.
Selanjutnya, pada pukul 10.30, Gubernur bertemu Menteri Kesehatan untuk mengajukan bantuan alat kesehatan (alkes) bagi RSUD Wangaya Denpasar yang rusak akibat banjir. Menteri Kesehatan menyatakan komitmennya membantu sekaligus menjadwalkan kunjungan kerja ke Bali pekan depan.
Pada siang harinya, Gubernur bertemu dengan Ketua Komisi V DPR RI. Agenda pertemuan meliputi usulan pembangunan infrastruktur prioritas tahun 2026 dan normalisasi sungai pasca banjir.
Ketua Komisi V mendukung penuh usulan tersebut dan memastikan pembahasan akan dilanjutkan dalam rapat kerja dengan Menteri PUPR. Bahkan, Komisi V juga meminta Menteri PUPR segera berkunjung ke Bali.
Terakhir, Gubernur bertemu dengan Kepala BPKP untuk membahas dukungan terhadap optimalisasi pungutan wisatawan asing. Kepala BPKP menyambut baik usulan tersebut dan meminta agar segera diajukan surat resmi yang ditujukan langsung kepadanya, sejalan dengan arahan Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan.
Serangkaian pertemuan ini menegaskan upaya serius Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut diharapkan mempercepat realisasi program strategis yang menyangkut pembangunan infrastruktur, penanggulangan bencana, hingga penguatan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali.
(Redaksi: Budi)
