DENPASAR, Vonisnews.com – Krisis sampah yang telah menghantui Bali selama lebih dari empat dekade akhirnya memasuki titik balik. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung yang beroperasi sejak 1984 kini resmi memasuki fase penutupan pada 2026 di bawah kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster.
Penutupan ini bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi menjadi simbol berakhirnya era panjang pengelolaan sampah yang dinilai gagal dan tidak berkelanjutan. Selama bertahun-tahun, TPA Suwung menjadi cerminan lemahnya tata kelola lingkungan, di mana sampah lebih banyak ditumpuk daripada diolah secara modern.
Sejak awal berdiri di atas lahan sekitar 10 hektar, konsep sanitary landfill yang diusung tidak pernah berjalan optimal. Praktik di lapangan justru menyimpang, dengan metode open dumping yang terus berlangsung hingga bertahun-tahun, meski sudah dilarang secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Dalam dua dekade pertama, volume sampah terus meningkat seiring pertumbuhan pariwisata dan urbanisasi di Denpasar dan kawasan Sarbagita. Namun, tidak ada kebijakan signifikan yang mampu mengimbangi lonjakan tersebut.
Upaya pembenahan sempat dilakukan pada 2004 melalui kerja sama dengan PT Navigat Organic Energy Indonesia (PT NOEI) senilai sekitar US$30 juta. Sayangnya, proyek tersebut gagal dan berakhir pada 2016 tanpa hasil berarti, hanya menyisakan tumpukan sampah yang semakin menggunung.
Kondisi TPA Suwung semakin memburuk dari tahun ke tahun. Pada 2023, tinggi sampah mencapai sekitar 25 meter, dan terus meningkat hingga menyentuh 35 meter pada 2025. Situasi ini menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, serta citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.
Melihat kondisi tersebut, Gubernur Koster mengambil langkah tegas dengan mendorong penutupan TPA Suwung sebagai bagian dari reformasi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pendekatan lama sudah tidak relevan dan harus diganti dengan sistem terintegrasi dari hulu ke hilir.
“Kita tidak bisa lagi bergantung pada TPA seperti Suwung. Pengelolaan sampah harus dimulai dari sumber, berbasis desa dan komunitas, dengan teknologi yang tepat,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Bali kini mengarahkan pengelolaan sampah berbasis sumber, mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga, penguatan TPS3R, hingga pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, pengembangan teknologi pengolahan sampah berbasis energi juga menjadi fokus utama.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Bali menyiapkan pembangunan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang direncanakan mulai groundbreaking pada Juni 2026. Proyek ini akan mengolah sampah menjadi energi listrik menggunakan teknologi termal modern yang lebih ramah lingkungan.
Menurut Koster, proyek ini dirancang dengan pendekatan baru yang lebih matang, belajar dari kegagalan masa lalu. Seluruh aspek, mulai dari teknologi, pembiayaan, hingga tata kelola, dipastikan telah melalui perencanaan yang lebih komprehensif.
Penutupan TPA Suwung menjadi tonggak penting dalam perjalanan Bali menuju sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun demikian, tantangan ke depan tidaklah ringan. Transisi menuju sistem baru membutuhkan kesiapan infrastruktur, regulasi yang kuat, serta perubahan perilaku masyarakat.
Krisis panjang TPA Suwung memberikan pelajaran bahwa pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan secara reaktif. Dibutuhkan konsistensi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen jangka panjang.
Kini, setelah lebih dari 40 tahun menjadi simbol permasalahan, TPA Suwung mulai ditutup. Namun, langkah ini bukan akhir, melainkan awal dari perubahan besar menuju Bali yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.
(Budi)
