Surabaya, Vonisnews.com – 13 April 2026 Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia Provinsi Jawa Timur masa bakti 2026–2031 di Hotel Regantris berlangsung penuh makna. Kegiatan ini tidak sekadar seremoni, melainkan menjadi momentum penting dalam menegaskan sikap tegas terhadap krisis integritas dan tantangan penegakan hukum di Indonesia.
Ketua DPP LPKAN Indonesia, H. R. Mohammad Ali Zaini, menegaskan bahwa organisasinya tidak akan tinggal diam menghadapi berbagai bentuk penyimpangan dan tekanan terhadap aktivis hukum.
“Ini bukan seremoni. Ini deklarasi sikap. Ketika integritas diperdagangkan dan keberanian menjadi langka, kita harus memilih: diam atau berdiri. Dan LPKAN memilih berdiri,” tegasnya dalam pidato yang lugas.
Ia juga menyoroti meningkatnya ancaman terhadap aktivis hukum sebagai peringatan serius bagi demokrasi dan supremasi hukum. Menurutnya, ketika suara kebenaran dibungkam, maka hal tersebut menjadi sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan.
Dalam suasana yang sarat pesan moral, H. R. Mohammad Ali Zaini menegaskan bahwa LPKAN tidak boleh berada di zona nyaman.
“LPKAN tidak boleh jadi penonton. Tidak boleh jadi alat. Tidak boleh jadi kompromi. Kalau takut tekanan, jangan bicara integritas,” ujarnya tegas.
Pelantikan ini merujuk pada Surat Keputusan DPP LPKAN Indonesia Nomor 01/I/SK/DPP-LPKAN/IV/2026 yang menetapkan kepengurusan baru DPD LPKAN Jawa Timur dengan Mohammad Syarifudin Abdillah sebagai ketua.
Kepada pengurus yang baru dilantik, ia mengingatkan bahwa jabatan tersebut bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan amanah besar yang penuh tanggung jawab dan risiko.
“Ini bukan kebanggaan. Ini beban sejarah. Anda akan diuji, ditekan, bahkan mungkin diserang. Di situlah integritas Anda diuji,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, LPKAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan dengan hadir lebih dekat kepada masyarakat. Tidak hanya mengawasi, organisasi ini juga berperan dalam menyuarakan aspirasi publik, mengawal kebijakan, serta memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.
Selain itu, pengawasan yang dilakukan akan berbasis data, investigasi, serta berorientasi pada keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 1945. Independensi organisasi juga menjadi hal mutlak yang harus dijaga.
“Sekali masuk politik praktis, selesai. Kepercayaan publik runtuh,” tegas Ali Zaini.
Sementara itu, Ketua DPD LPKAN Jawa Timur, Mohammad Syarifudin Abdillah, berharap kepengurusan baru mampu menjadi mitra strategis pemerintah serta pemangku kepentingan di daerah.
“Harapannya kita bisa menjalin sinergi yang positif, konstruktif, dan solutif, sehingga kehadiran LPKAN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.
LPKAN juga mendorong pembukaan kanal pengaduan masyarakat serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar fungsi pengawasan berjalan efektif dan tidak parsial.
Menutup pernyataannya, H. R. Mohammad Ali Zaini menegaskan bahwa sejarah hanya mencatat keberanian, bukan kenyamanan.
“Sejarah tidak mencatat orang yang aman. Sejarah mencatat orang yang berani. Jangan takut, jangan ragu, dan jangan pernah mundur dari kebenaran,” pungkasnya.
Pelantikan yang juga dirangkai dengan forum talkshow ini diharapkan menjadi titik awal penguatan peran LPKAN Indonesia sebagai kekuatan moral, intelektual, dan sosial dalam mengawal kinerja aparatur negara di tengah tantangan integritas yang semakin kompleks.
(Redaksi: Devi)
