DENPASAR, vonisnews.com — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali mendapat sorotan dari aktivis perempuan dan anak, Endang Hastuty Bunga, S.H. Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut agar masyarakat kecil tidak terus menanggung dampak ekonomi dan sosial.
Endang Hastuty Bunga, yang menjabat sebagai Ketua Tunas Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bali, pendiri Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Bali, advokat perempuan, sekaligus Wakil Ketua II Forum Pemuda NTT Bali, menilai kelangkaan BBM bukan sekadar persoalan transportasi. Kondisi ini dapat merembet pada perekonomian rumah tangga, aktivitas pekerjaan, pendidikan anak, hingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Menurut Endang, ketika BBM sulit diperoleh, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Ibu yang mengantar anak ke sekolah, pedagang kecil yang berbelanja ke pasar, serta pekerja harian yang mengandalkan kendaraan untuk mencari nafkah berpotensi menghadapi kesulitan tambahan.
“Bayangkan seorang ibu yang harus mengantar anaknya ke sekolah, pedagang kecil yang harus pergi ke pasar, pekerja yang harus mencari nafkah, serta masyarakat yang memiliki urusan mendesak. Ketika BBM sulit didapatkan, semua aktivitas itu ikut terhambat. Pada akhirnya, masyarakat kecil kembali menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya,” ungkapnya.
Ia meminta pemerintah melihat persoalan kelangkaan BBM secara menyeluruh, terutama dari sisi perempuan sebagai penopang keluarga, anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan, dan masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Peralihan ke Motor Listrik Harus Mempertimbangkan Kemampuan Masyarakat
Selain menyoroti kelangkaan BBM, Endang juga menanggapi wacana peralihan kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik. Menurutnya, perubahan teknologi harus disertai kesiapan infrastruktur, kemampuan daya beli masyarakat, ketersediaan fasilitas pengisian daya, serta kebijakan transisi yang realistis.
Ia menegaskan bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli kendaraan listrik. Banyak keluarga masih harus memprioritaskan kebutuhan pangan, biaya pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, dan pengeluaran penting lainnya.
“Mengubah kebiasaan dan kemampuan masyarakat dari motor berbahan bakar bensin ke motor listrik tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah harus memahami bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang sama,” tegas Endang.
Menurutnya, kebijakan transisi energi perlu disusun secara bertahap dan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Masyarakat harus mendapatkan akses terhadap pilihan transportasi yang terjangkau tanpa menghadapi beban ekonomi baru.
Endang menekankan bahwa dirinya tidak menolak kemajuan teknologi. Namun, ia mengingatkan agar setiap perubahan kebijakan tidak hanya berorientasi pada target, melainkan juga memperhatikan kesiapan masyarakat yang akan menjalankannya.
Pemerintah Diminta Menjamin Distribusi dan Transparansi
Sebagai advokat perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, Endang mendorong pemerintah serta pihak terkait segera melakukan evaluasi terhadap distribusi BBM di Bali.
Langkah yang diperlukan, menurutnya, meliputi koordinasi antarlembaga, kepastian pasokan, pengawasan terhadap potensi penimbunan, serta penyampaian informasi resmi yang transparan kepada masyarakat.
Ia juga meminta pemerintah menjelaskan penyebab kelangkaan, langkah penanganan yang sedang dilakukan, dan perkiraan waktu pemulihan distribusi agar masyarakat memperoleh kepastian.
“Masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan, tetapi juga kepastian dan solusi nyata. Jangan sampai rakyat terus diminta menyesuaikan diri, sementara persoalan mendasar yang mereka hadapi belum diselesaikan,” ujarnya.
Endang berharap informasi yang disampaikan kepada publik tidak menimbulkan kebingungan dan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Endang mengingatkan bahwa persoalan energi dan transportasi berkaitan erat dengan kesejahteraan perempuan serta perlindungan anak.
Gangguan pasokan BBM dapat mempersulit mobilitas keluarga, terutama bagi orang tua tunggal, pekerja harian, perempuan yang mengurus rumah tangga, dan keluarga berpenghasilan rendah. Jika biaya transportasi meningkat atau kendaraan sulit digunakan, kebutuhan untuk mengantar anak ke sekolah dan memenuhi keperluan pendidikan lainnya juga berpotensi terganggu.
Karena itu, ia meminta agar kebijakan energi dan transportasi mempertimbangkan dampak sosial terhadap kelompok rentan. Pemerintah perlu memastikan bahwa upaya melakukan perubahan tidak justru memperlebar kesenjangan akses dan kemampuan ekonomi masyarakat.
Menurut Endang, perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak cukup dilakukan melalui program sosial semata. Kebijakan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap kehidupan keluarga.
Endang menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus dilaksanakan secara terukur, adil, dan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Keberhasilan perubahan, menurutnya, tidak hanya dilihat dari seberapa cepat kebijakan diterapkan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan BBM di Bali sekaligus menyiapkan kebijakan energi dan transportasi yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Pemimpin yang baik bukan hanya mampu menyampaikan arah perubahan, tetapi juga menghadirkan jalan keluar ketika masyarakat menghadapi kesulitan. Rakyat membutuhkan kebijakan yang memberikan kepastian, bukan sekadar wacana yang terdengar baik, tetapi sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Endang kembali mengingatkan agar masyarakat kecil tidak menjadi pihak yang harus menanggung beban terbesar dari persoalan distribusi energi maupun proses transisi teknologi.
“Sebelum meminta rakyat berubah, pastikan pemerintah telah menyiapkan solusi yang adil, terjangkau, dan bisa dilaksanakan. Sebab, tujuan utama kebijakan bukan sekadar perubahan, melainkan kesejahteraan rakyat,” tutup Endang Hastuty Bunga, S.H.
(Budi)
