SURABAYA, vonisnews.com – Pengelolaan anggaran kegiatan Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo (GMS) Tahun 2026 menjadi perhatian serius Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur. Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo atau yang akrab disapa Heru MAKI, memberikan peringatan keras kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Timur terkait pengelolaan dana sponsorship kegiatan tersebut.
Heru MAKI menegaskan, pelaksanaan GMS 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 telah mendapatkan dukungan anggaran dari APBD I Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 sebesar kurang lebih Rp2,3 miliar.
Anggaran tersebut telah diamanahkan kepada Dispora Jatim untuk mendukung seluruh kebutuhan penyelenggaraan kegiatan. Karena itu, menurut Heru MAKI, pemanfaatannya harus dilakukan secara maksimal, transparan, profesional, dan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).
Terkait penggunaan anggaran utama, MAKI Jatim mengaku telah memperoleh penjelasan secara terperinci dari Event Organizer (EO) penyelenggara kegiatan.
Penjelasan tersebut dinilai profesional dan dapat diterima secara kelembagaan oleh MAKI Jatim. Bahkan, komunikasi yang terjalin berujung pada hubungan kemitraan positif yang berlanjut setelah proses klarifikasi.
Namun, persoalan berbeda justru menjadi perhatian MAKI Jatim, yakni keberadaan dana sponsorship yang turut dihimpun untuk mendukung pelaksanaan GMS 2026.
“Berkenaan dengan dana sponsorship untuk kegiatan GMS 2026 yang akan dilaksanakan pada 21 November 2026, secara kelembagaan MAKI Jatim akan memberikan ALARM KERAS terkait kuatnya dugaan perilaku koruptif dalam pengelolaan dana sponsorship tersebut di Dispora Jatim,” tegas Heru MAKI.
Menurutnya, pengelolaan dana sponsorship tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus karena diduga tidak diserahkan kepada EO penyelenggara, melainkan dikelola langsung oleh pihak Dispora Jatim.
Heru menyebut, pihak yang perlu dimintai penjelasan terkait pengelolaan dana tersebut antara lain Sekretaris Dispora Jatim bersama Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Jatim.
MAKI Jatim mempertanyakan bagaimana mekanisme penerimaan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban dana sponsorship tersebut. Terlebih, pemerintah daerah sebelumnya telah mengalokasikan anggaran APBD sekitar Rp2,3 miliar untuk penyelenggaraan kegiatan GMS.
Heru MAKI bahkan memastikan bahwa Bidang Hukum MAKI Jatim telah menyiapkan langkah hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana sponsorship.
Langkah tersebut, menurutnya, tidak hanya akan menyasar pihak OPD Dispora Jatim, tetapi juga perusahaan-perusahaan sponsorship yang memberikan dukungan pendanaan terhadap kegiatan GMS 2026.
“Secara kelembagaan, Bidang Hukum MAKI Jatim akan membawa persoalan ini ke ranah hukum apabila ditemukan bukti dan indikasi pelanggaran. Pihak sponsorship yang memberikan dana maupun Dispora Jatim sebagai pengelola juga harus bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Heru mengaku pihaknya telah memetakan sejumlah perusahaan yang selama ini memberikan dukungan sponsorship untuk kegiatan GMS dari tahun ke tahun.
Ia menilai, keberadaan anggaran sponsorship di tengah besarnya alokasi dana APBD perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persoalan baru, khususnya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atau LPJ.
Heru MAKI kembali mengingatkan seluruh pihak sponsorship agar memastikan setiap kontribusi dana dilakukan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ingat peringatan saya. Para pihak sponsorship harus memahami bahwa MAKI Jatim akan mengambil langkah hukum apabila ditemukan dugaan penyimpangan. Begitu pula pihak Dispora yang mengelola dana sponsorship tersebut. Jangan sampai persoalan ini justru mempermalukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur,” tegasnya.
Lebih lanjut, Heru berpendapat apabila anggaran pelaksanaan GMS 2026 memang dinilai masih kurang, Dispora Jatim seharusnya menyusun telaah dan laporan perencanaan anggaran secara resmi untuk disampaikan kepada pihak berwenang.
Menurutnya, langkah tersebut lebih tepat dibandingkan mencari tambahan dana sponsorship tanpa disertai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang jelas.
MAKI Jatim menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan GMS 2026, terutama menyangkut transparansi penggunaan anggaran publik dan dana sponsorship.
Heru berharap seluruh pihak yang terlibat dapat memastikan penyelenggaraan kegiatan olahraga masyarakat tersebut berjalan secara profesional, akuntabel, serta bebas dari praktik penyimpangan anggaran.
Catatan: Dugaan perilaku koruptif yang disampaikan Heru MAKI merupakan pernyataan dan penilaian pihak MAKI Jatim yang masih memerlukan pembuktian. Pihak-pihak yang disebut tetap harus memperoleh kesempatan memberikan klarifikasi dan hak jawab.
(Redaksi)
















