SURABAYA, Vonisnews.com – Taipei Economic and Trade Office (TECO) di Surabaya menyerukan dukungan masyarakat Indonesia untuk mendorong inklusi Taiwan dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ajakan ini disampaikan oleh Director General Isaac Chiu menjelang Debat Umum Majelis Umum PBB yang akan berlangsung pada 24-30 September 2024 dengan tema “Tidak meninggalkan siapa pun: bekerja sama untuk perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan martabat manusia untuk generasi sekarang dan yang akan datang.”
Isaac Chiu menyoroti ketidakadilan yang dialami oleh 23,5 juta penduduk Taiwan, yang hingga kini terus diabaikan dalam sistem PBB.
Menurutnya, hal ini merupakan akibat dari penafsiran yang salah terhadap Resolusi Majelis Umum PBB 2758 oleh Tiongkok, yang berusaha mempromosikan prinsip “Satu China” dan mengklaim secara keliru bahwa Tiongkok mewakili Taiwan di panggung internasional.
“Distorsi ini mengancam stabilitas di Selat Taiwan dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik,” ujar Chiu. Ia menegaskan bahwa PBB perlu segera menghentikan tekanan dari Tiongkok dan mengkaji ulang interpretasi Resolusi 2758.
Apabila tidak dikoreksi, hal ini bisa berdampak buruk terhadap status quo di kawasan tersebut dan merusak tatanan internasional berbasis aturan.
Isaac Chiu juga menekankan pentingnya perhatian global terhadap isu ini. Sejumlah organisasi internasional, seperti G7, Uni Eropa, NATO, dan ASEAN, telah menyatakan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Deklarasi bersama dari Korea Selatan dan Selandia Baru pun menekankan hal yang sama. Namun, hingga kini, PBB belum mengambil langkah nyata untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Taiwan akibat tekanan dari Tiongkok.
Komunitas internasional kini semakin terbuka terhadap pendekatan baru dalam berhubungan dengan Taiwan, yang diakui memiliki manfaat global. Menurut Chiu, sudah saatnya PBB mengkaji kebijakan yang tidak adil ini dan membuka jalan bagi Taiwan untuk berpartisipasi dalam sistem PBB.
Di sisi lain, Isaac Chiu juga menyoroti sikap ekspansionis Tiongkok, termasuk penerapan “Hukum Kepolisian Laut” yang bertujuan memperkuat klaim teritorialnya dan menantang norma-norma global.
Ia menyerukan agar PBB dan komunitas internasional bertindak lebih tegas untuk menolak tindakan ilegal Tiongkok demi menjaga perdamaian dunia dan stabilitas ekonomi global.
Sebagai negara yang memiliki peran besar dalam industri semikonduktor dan rantai pasokan global, Taiwan terus berkomitmen untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam memajukan tujuan pembangunan global. Chiu menekankan bahwa keterlibatan Taiwan dalam sistem PBB akan memberikan dampak positif bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
“Untuk dunia yang lebih aman dan lebih baik, PBB perlu mengikutsertakan Taiwan,” pungkasnya.(DEVI)