Surabaya, Vonisnews.com – Kita Indonesia Penggerak (KIP) Foundation, sebagai mitra Klinik BUM Desa Provinsi Jawa Timur, selama ini dikenal aktif dalam menggulirkan program penguatan dan pengembangan Desa Wisata berbasis BUM Desa. Kehadiran lembaga ini diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan ekonomi desa, sekaligus mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi.
Namun, berdasarkan hasil penelusuran tim Litbang dan investigasi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim, terdapat dugaan kuat bahwa laporan keuangan KIP Foundation telah dimanipulasi untuk kepentingan kelompok atau pribadi tertentu.
Menurut data yang berhasil dikompilasi, dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan besar, termasuk perusahaan tambang emas, diduga tidak sepenuhnya digunakan untuk program pengembangan BUM Desa sebagaimana visi dan misi KIP Foundation.
Heru, perwakilan MAKI Jatim, menegaskan bahwa pihaknya akan segera mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur untuk melakukan audit menyeluruh terhadap laporan keuangan KIP Foundation.
“Bukan hanya audit, tetapi juga cross check besaran dana CSR yang dikeluarkan perusahaan dengan yang tercatat dalam laporan keuangan KIP Foundation. Ini penting untuk memastikan tidak ada manipulasi,” tegas Heru.
MAKI Jatim menilai langkah ini perlu dilakukan demi transparansi, mengingat KIP Foundation berdiri dengan tujuan membantu kinerja BUM Desa dan bermitra dalam program unggulan pembangunan desa Jawa Timur.
Lebih lanjut, Heru menyebut bahwa pekan depan pihaknya akan melayangkan surat resmi permohonan audit ke BPKP Jatim, lengkap dengan data dugaan penyelewengan anggaran yang telah dihimpun oleh tim investigasi MAKI Jatim.
“Kalau memang mengarah pada dugaan penyelewengan dana CSR perusahaan besar, maka MAKI Jatim akan mendesak agar KIP Foundation dibubarkan,” tegasnya.
Selain itu, MAKI Jatim juga menyoroti potensi tumpang tindih peran Direktur KIP Foundation yang diduga terkait dengan gratifikasi dalam penyaluran hibah untuk masjid dan pondok pesantren pada tahun anggaran 2023 dan 2024.
Heru memastikan, langkah MAKI Jatim ini adalah sinyal positif untuk memastikan pengelolaan dana CSR perusahaan benar-benar transparan dan sesuai dengan peruntukan yang seharusnya, yakni pembangunan desa berbasis BUM Desa.
(Redaksi : Devi)
