Oleh: Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.
Akademisi Universitas Dwijendra
Bali, Vonisnews.com – Belakangan ini, jagat maya Bali kembali digemparkan oleh beredarnya video perselisihan antarwarga di sebuah pura. Rekaman tersebut memperlihatkan keributan di tempat suci yang kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial.
Fenomena ini menimbulkan keprihatinan mendalam, bukan hanya karena mencederai kesucian pura sebagai tempat pemujaan, tetapi juga karena penyebarannya dilakukan secara vulgar tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kesopanan dan etika bermedia.
Dalam ajaran Hindu di Bali, pura merupakan simbol kesucian dan tempat bersthananya Ida Sang Hyang Widhi Wasa beserta manifestasi-Nya. Pura bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ruang spiritual yang dijaga kesakralannya melalui tatanan adat, tata krama, dan rasa bhakti.
Ketika terjadi keributan di dalam areal pura, apalagi disebarluaskan di dunia maya, maka yang ternodai bukan hanya nama pihak yang berselisih, tetapi juga martabat adat, kehormatan desa, dan kesucian tempat suci itu sendiri.
Di era media sosial, siapa pun kini bisa menjadi “wartawan dadakan”. Kecepatan merekam dan mengunggah sering kali mengalahkan kesadaran etika. Banyak video konflik adat atau pertengkaran di tempat suci tersebar tanpa sensor, menampilkan wajah, kata-kata kasar, bahkan tindakan yang seharusnya tidak dipertontonkan.
Penyebaran video keributan di tempat suci secara vulgar dapat menimbulkan aib sosial yang sulit dihapus. Lebih jauh lagi, rekaman yang telah beredar di dunia maya memiliki jejak digital yang abadi sulit dihapus, mudah diunggah kembali, bahkan bertahun-tahun kemudian.
Akibatnya, stigma negatif terhadap pihak-pihak yang berselisih bisa terus melekat, melukai harga diri, dan menimbulkan beban psikologis bagi keluarga atau generasi muda yang tidak terlibat langsung.
Pura dan lembaga adat di Bali selama ini menjadi simbol kehormatan, persatuan, dan spiritualitas masyarakat. Namun, ketika keributan di lingkungan pura tersebar secara vulgar di media sosial, otoritas moral dan wibawa lembaga adat ikut tercoreng.
Masyarakat luar yang tidak memahami konteks permasalahan bisa saja menilai bahwa lembaga adat tidak mampu menjaga keharmonisan internalnya. Lebih berbahaya lagi, penyebaran video tanpa kendali dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap tokoh adat dan pemimpin spiritual.
Padahal, mereka adalah pilar yang menjaga tatanan sosial dan nilai kesucian budaya Bali. Ketika wibawa lembaga ini merosot, legitimasi moral dan kekuatan sosialnya pun ikut melemah, sehingga berpotensi mengganggu keharmonisan komunitas adat secara keseluruhan.
Salah satu dampak paling nyata dari penyebaran video keributan di media sosial adalah munculnya gelombang komentar warganet yang tidak terkendali. Banyak pengguna media sosial dengan mudah memberikan opini, sindiran, bahkan hujatan tanpa memahami duduk persoalan sebenarnya.
Fenomena ini dikenal sebagai trial by social media penghukuman oleh publik dunia maya tanpa proses klarifikasi dan verifikasi fakta. Akibatnya, permasalahan kecil yang seharusnya dapat diselesaikan secara adat dan musyawarah malah melebar menjadi konflik sosial yang lebih besar.
Komentar provokatif juga dapat memecah belah solidaritas antarwarga, memperkuat sentimen kelompok, dan menciptakan suasana panas di dunia nyata. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi dan informasi akhirnya berubah menjadi arena konflik digital yang memicu permusuhan dan perpecahan sosial.
Sudah seharusnya masyarakat Bali menumbuhkan kembali kesadaran etika bermedia dan penghormatan terhadap kesucian pura. Peristiwa di tempat suci tidak selayaknya dijadikan tontonan publik, apalagi diekspos tanpa filter.
Menjaga kesakralan pura bukan hanya tugas lembaga adat atau pemangku, tetapi tanggung jawab moral seluruh masyarakat Hindu Bali. Di era digital yang serba cepat ini, menahan jari untuk tidak mengunggah hal yang bersifat sensitif adalah bentuk baru dari upaya menjaga kesucian dan martabat budaya Bali.
(Budi)
