Surabaya, Vonisnews.com – Pasca penyampaian rekomendasi akhir Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, gelombang kritik keras langsung datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur.
Melalui pernyataan resminya, MAKI Jatim menilai hasil rekomendasi yang disusun DPRD Jawa Timur tidak mencerminkan kualitas kerja yang sepadan dengan waktu serta anggaran yang telah dihabiskan selama masa kerja Pansus.
Koordinator MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa sejumlah poin rekomendasi yang disampaikan bukanlah hal baru. Ia menyebut sebagian besar hanya mengulang isu lama yang sebelumnya telah banyak diungkap oleh media.
“Rekomendasi itu seperti pendataan aset untuk peningkatan PAD, proses rekrutmen direksi dan komisaris, pembentukan biro khusus BUMD, hingga evaluasi kinerja itu semua sudah menjadi pembahasan umum. Bahkan cukup dua hari rapat dengan jajaran BUMD sudah bisa dirumuskan,” tegasnya.
Adapun beberapa poin rekomendasi Pansus BUMD yang menjadi sorotan antara lain pendataan aset untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perbaikan sistem rekrutmen direksi dan komisaris, pembentukan biro khusus BUMD, revitalisasi aset, pembentukan holding BUMD, hingga evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD.
Namun demikian, MAKI Jatim menilai substansi rekomendasi tersebut tidak menunjukkan adanya terobosan signifikan. Heru bahkan menuding sejumlah poin hanya mengadopsi informasi yang telah beredar luas di media massa maupun media sosial.
Selain itu, MAKI Jatim juga menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam proses asesmen direksi dan komisaris BUMD. Mereka menilai kontribusi PAD dari BUMD di Jawa Timur juga belum optimal jika dibandingkan dengan besarnya aset yang dimiliki.
Sorotan lain mengarah pada rekomendasi yang dinilai kontroversial, yakni usulan agar DABN dijadikan BUMD. Padahal, lembaga tersebut saat ini tengah dalam penanganan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait dugaan kasus korupsi.
Tak hanya itu, MAKI Jatim turut mempertanyakan penggunaan anggaran Pansus BUMD. Heru menduga adanya pemborosan dalam kegiatan studi banding ke sejumlah daerah seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga DI Yogyakarta, serta pelaksanaan rapat di hotel-hotel mewah.
“Kami menuntut laporan pertanggungjawaban anggaran Pansus BUMD DPRD Jatim. Tim kami sudah menelusuri pergerakan mereka, termasuk studi banding dan rapat di hotel mewah. Ini yang akan kami kejar,” ujarnya.
MAKI Jatim menilai hasil kerja Pansus tidak sebanding dengan durasi kerja yang berlangsung sejak November 2025 hingga April 2026. Menurut Heru, tidak ada “show kualitas” yang terlihat dari rekomendasi tersebut.
Ia juga menyinggung sikap Ketua Pansus BUMD, Dr Agung, yang dinilai menunjukkan kepuasan atas hasil kerja Pansus saat konferensi pers bersama Sekdaprov Jatim.
Dalam pernyataan penutupnya, MAKI Jatim menilai kondisi ini berpotensi membuka dugaan korupsi dalam tata kelola anggaran APBD yang digunakan untuk mendukung kinerja Pansus.
Sebagai bentuk keseriusan, MAKI Jatim menantang Pansus untuk melakukan dialog terbuka guna membedah satu per satu rekomendasi yang dianggap tidak memiliki nilai kebaruan.
“Ayo kita duduk bersama. Kami akan tunjukkan bahwa poin-poin itu sudah pernah dirilis media sebelumnya. Lalu di mana letak kualitasnya?” tantang Heru.
MAKI Jatim juga memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPRD Jawa Timur. Selain itu, laporan dugaan korupsi terhadap Pansus BUMD akan segera dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Dengan nada tegas, Heru menutup pernyataannya dengan pesan singkat penuh tekanan, “Tunggu saja tanggal mainnya.”
(Redaksi: Devi)
