SURABAYA, vonisnews.com – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai dugaan praktik tangkap lepas terhadap pelaku perjudian online yang dikaitkan dengan Unit V Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar fakta maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penegasan tersebut disampaikan sebagai klarifikasi atas berbagai informasi yang beredar di media sosial maupun sejumlah pemberitaan yang menyinggung adanya dugaan perlakuan khusus terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian online.
Polda Jatim memastikan seluruh proses penanganan perkara pidana, termasuk kasus perjudian online, dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta mekanisme yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat, pengaduan, maupun hasil penyelidikan terkait tindak pidana perjudian, baik konvensional maupun berbasis daring, selalu ditindaklanjuti secara profesional dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
“Tidak benar adanya tuduhan mengenai praktik tangkap lepas oleh Unit V Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim. Seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tegas pihak kepolisian.
Polda Jatim juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai ataupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Menurut kepolisian, tuduhan yang tidak didukung fakta dan bukti hanya berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Pemberantasan perjudian online, lanjut kepolisian, menjadi salah satu prioritas utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seluruh jajaran Polda Jatim telah diinstruksikan untuk bertindak tegas terhadap setiap bentuk aktivitas perjudian yang melanggar hukum tanpa pandang bulu.
Dalam beberapa tahun terakhir, perjudian online menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat. Selain menyebabkan kerugian ekonomi, praktik tersebut juga berpotensi memicu tindak pidana lain, seperti penipuan, pencucian uang, hingga berbagai bentuk kejahatan siber.
Untuk itu, Polda Jatim terus memperkuat langkah pemberantasan melalui penyelidikan, penyidikan, patroli siber, serta kerja sama dengan berbagai pihak guna memutus mata rantai aktivitas perjudian online di wilayah Jawa Timur.
Kepolisian menegaskan bahwa setiap individu yang terbukti melakukan tindak pidana perjudian akan diproses sesuai ketentuan hukum berdasarkan alat bukti yang cukup dan melalui tahapan hukum yang berlaku.
Di samping penegakan hukum, Polda Jatim juga terus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perjudian online sebagai bagian dari upaya pencegahan agar masyarakat tidak terjerumus dalam aktivitas yang merugikan diri sendiri maupun keluarga.
Polda Jatim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mendukung pemberantasan perjudian dengan memberikan informasi yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada aparat penegak hukum. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mendeteksi dan mengungkap berbagai tindak pidana di lingkungan sekitar.
Melalui klarifikasi ini, Polda Jatim berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang terkait penanganan perkara perjudian online. Kepolisian menegaskan komitmennya untuk terus menjaga profesionalisme, integritas, dan transparansi dalam setiap proses penegakan hukum demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, tertib, serta kondusif di wilayah Jawa Timur.
(Redaksi: Devi)
