Medan|-Di tengah gegap gempita klaim keberhasilan swasembada pangan nasional, ada suara dari akar rumput yang luput dari panggung kekuasaan.
Provinsi Sumatera Utara, dengan lanskap agrarisnya yang luas, justru menyimpan jeritan struktural yang kian senyap. Ambisi mengejar tonase produksi secara instan ibarat lari _sprint_ yang menguras tenaga, tetapi meninggalkan luka menganga pada struktur agraria daerah.
Sebagai episentrum perkebunan dan lumbung pangan, Sumatera Utara terjebak dalam ketimpangan yang tajam. Rektor Universitas Labuhanbatu, Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, menyoroti bagaimana ilusi angka makro menutupi penderitaan petani tanaman pangan, termasuk di kawasan sentra seperti Labuhanbatu.
Kritik ini bukan sekadar retorika akademik. Kritik ini lahir dari kegelisahan melihat petani yang bekerja keras namun tetap miskin, sementara kebijakan pangan nasional lebih sibuk mengejar angka produksi daripada memperbaiki kesejahteraan petani.
NTP Perkasa, Petani Padi Hanya Impas
“Secara statistik makro, NTP Sumut tampak perkasa di atas angka 128. Namun, itu adalah ilusi fatamorgana yang ditopang oleh subsektor sawit,” ujar Ade, Rabu (4/11/2026).
“Begitu kita bedah subsektor tanaman pangan (NTPP), angkanya merosot di kisaran tipis 101,2 hingga 104,8. Petani padi kita praktis hanya hidup dalam batas impas,” tegasnya.
Artinya, setelah dikurangi biaya produksi dan biaya hidup keluarga, petani hampir tidak menyisakan keuntungan. Kondisi impas ini membuat petani tidak mampu menabung dan tidak mampu memperbaiki kualitas usaha taninya.
Kanibalisme Lahan dan Matinya Kedaulatan
Menggunakan kacamata Teori Pembangunan Ekonomi Michael P. Todaro, Ade mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh diukur sekadar dari tonase gabah di gudang. Pembangunan harus membebaskan manusia dari jeratan struktural atau _freedom from servitude_.
Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Laju alih fungsi lahan sawah produktif di Sumatera Utara terus menggerus kedaulatan pangan, tercatat menyusut 1.200 hingga 2.500 hektare per tahun.
Tekanan ekonomi memaksa petani pangan di daerah seperti Labuhanbatu berhadapan dengan ekspansi perkebunan sawit rakyat dan gelombang alih fungsi lahan komersial.
“Petani kita diposisikan sebagai _price taker_ yang tidak berdaya di hadapan rantai pasok yang asimetris. Ditambah harga pupuk nonsubsidi yang melonjak tiga kali lipat di pasaran, margin keuntungan petani hancur lebur,” tegas Ade.
Ancaman Nyata: Aging Farmers
Dampak paling mengerikan dari kebijakan _sprint_ pangan ini adalah ancaman kepunahan profesi petani itu sendiri.
Sensus Pertanian BPS mencatat, lebih dari 61 persen pengelola usaha tani di Sumut telah berusia di atas 45 tahun, sementara petani milenial hanya tersisa sekitar 22,4 persen.
Menurut Ade, merosotnya minat generasi muda bukan karena mereka benci lumpur, melainkan akibat kalkulasi rasional dari _expected income differential_ dalam Todaro Migration Model.
Ketika bertani di desa menawarkan risiko tinggi dan kemiskinan berulang, eksodus pemuda ke sektor informal perkotaan menjadi keniscayaan.
Dari Sprint ke Maraton Pangan
“Jika negara serius ingin mencapai kedaulatan, hentikan pendekatan instan ala _sprint_. Kita harus beralih ke maraton pangan,” pungkas Ade.
“Lindungi lahan sawah dengan penegakan LP2B, jamin _net income_ petani, dan berikan insentif agar anak muda kita bangga menjadi petani di tanah leluhurnya,” tutupnya. (Spt)
