SURABAYA, vonisnews.com – Rencana pengalihan pengelolaan anggaran hibah untuk pelaksanaan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X Tahun 2027 mulai menuai sorotan.
Kabar mengenai kemungkinan pengambilalihan pengelolaan anggaran yang selama ini berkaitan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim mendapat reaksi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur.
Ketua MAKI Jatim, Heru MAKI, menyampaikan keberatan dan kekhawatirannya terhadap rencana tersebut. Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut siapa yang mengelola anggaran hibah, melainkan bagaimana keberlanjutan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet Jawa Timur tetap terjaga.
Heru menilai, apabila terjadi perubahan mekanisme pengelolaan tanpa mempertimbangkan kebutuhan teknis olahraga prestasi, dikhawatirkan dapat mengganggu proses pembinaan atlet. Bahkan, ia mengingatkan adanya potensi hilangnya satu hingga dua generasi atlet Jawa Timur akibat kebijakan yang tidak dirancang secara matang.
“Hal inilah yang membuat saya takut akan potensi hilangnya satu atau dua generasi atlet Jawa Timur. Selama ini KONI Jatim bersama KONI kabupaten/kota, para pelatih, dan pengurus cabang olahraga telah bekerja mengawal, mengevaluasi, serta membina atlet menuju prestasi maksimal, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Heru MAKI.
Menurutnya, tugas pembinaan olahraga prestasi tidak bisa disederhanakan hanya sebagai persoalan administrasi, transportasi, pengiriman atlet, maupun penyediaan akomodasi pertandingan.
MAKI Jatim meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan resmi mengenai dasar hukum dan kewenangan yang menjadi landasan apabila pengelolaan dana hibah BK PON dan Porprov 2027 dialihkan kepada Dispora Jatim.
Heru MAKI secara khusus meminta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur menjelaskan dasar kebijakan tersebut, termasuk pembagian kewenangan, mekanisme pengelolaan anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program.
Ia juga mempertanyakan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan tersebut, mengingat KONI selama ini memiliki hubungan langsung dengan cabang olahraga, pelatih, atlet, serta proses pembinaan prestasi.
Tidak hanya menyoroti persoalan kewenangan, Heru MAKI juga menyatakan bahwa tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim tengah mengompilasi sejumlah dugaan persoalan dalam pengelolaan anggaran Dispora Jatim pada rentang tahun anggaran 2022 hingga 2026.
Menurutnya, hasil pengumpulan informasi tersebut berpotensi menjadi materi laporan resmi kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti dan indikasi pelanggaran hukum.
“Hei Sekdaprov Jatim, apakah Bapak berpikir jajaran Dispora Jatim merupakan lembaga yang seluruhnya bebas dari potensi perilaku koruptif? Saya akan menunjukkan sejumlah dugaan persoalan pengelolaan anggaran di lingkungan Dispora Jatim mulai tahun anggaran 2022 sampai 2026. Catat itu,” tegas Heru.
Ia menyebut, MAKI Jatim akan menyiapkan materi laporan melalui Bidang Hukum untuk disampaikan kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur.
Namun, Heru menegaskan bahwa sikap MAKI Jatim bukan semata-mata untuk membela kepentingan kelembagaan KONI Jatim.
“Tolong dicatat bahwa MAKI Jatim secara kelembagaan tidak masuk dalam ranah membela KONI Jatim. Ikhtiar kami lebih kepada membela peningkatan prestasi para atlet yang merupakan pejuang olahraga Jawa Timur. Selama ini pembinaan mereka terkawal melalui KONI sebagai induk organisasi olahraga,” ujarnya.
Persoalan pengelolaan anggaran BK PON dan Porprov tidak dapat dipandang sebagai urusan administratif semata. Di dalamnya terdapat rangkaian proses teknis yang membutuhkan pemahaman mendalam mengenai sistem pembinaan olahraga prestasi.
BK PON merupakan tahapan penting untuk menentukan atlet yang berhak mengikuti PON. Proses tersebut meliputi rekrutmen, seleksi, pemetaan kekuatan atlet, penentuan peserta kualifikasi, hingga proyeksi kekuatan kontingen Jawa Timur menghadapi pertandingan tingkat nasional.
Setiap cabang olahraga memiliki mekanisme kualifikasi yang berbeda. Ada cabang olahraga yang menggunakan sistem pemeringkatan atau rankingisasi dengan batasan jumlah atlet berdasarkan peringkat tertentu. Sementara cabang olahraga lainnya menerapkan sistem kuota yang membatasi jumlah peserta dalam tahapan kualifikasi.
Karena itu, penentuan atlet yang akan diberangkatkan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dibutuhkan koordinasi intensif dengan pengurus cabang olahraga, pelatih, serta pihak-pihak yang memahami perkembangan dan rekam jejak prestasi atlet.
Selain seleksi, pengadaan peralatan pertandingan juga menjadi bagian penting dalam persiapan.
Sejumlah peralatan olahraga bersifat habis pakai, sedangkan perlengkapan lainnya dapat digunakan secara berkelanjutan hingga pelaksanaan PON. Ketersediaan peralatan sejak tahap persiapan memungkinkan atlet beradaptasi dengan perlengkapan yang nantinya digunakan saat pertandingan.
Persiapan semacam ini tidak bisa dilakukan secara mendadak atau hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ketika atlet mengikuti babak kualifikasi.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pemetaan atlet potensial yang diproyeksikan memperkuat kontingen Jawa Timur.
Evaluasi performa harus dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan kemampuan dan hasil pertandingan. Sistem promosi dan degradasi atlet juga perlu diterapkan berdasarkan pencapaian serta perkembangan prestasi masing-masing.
Dalam konteks tersebut, KONI memiliki posisi strategis karena selama ini berhubungan langsung dengan pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, serta jaringan pembinaan olahraga di tingkat kabupaten dan kota.
Kemampuan memetakan kekuatan atlet, mengevaluasi hasil pembinaan, menentukan proyeksi kontingen, hingga menyusun strategi menghadapi kompetisi merupakan bagian penting dalam persiapan olahraga prestasi.
Oleh sebab itu, apabila benar terdapat rencana pengalihan pengelolaan anggaran maupun penyelenggaraan BK PON dan Porprov dari KONI kepada Dispora Jatim, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana mekanisme pelaksanaannya.
Pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan organisasi olahraga juga harus diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang justru menghambat persiapan atlet.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Iwan, disebut belum memberikan respons atas sejumlah pertanyaan wartawan yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp terkait pihak yang akan menerima dan mengelola dana hibah untuk BK PON dan Porprov Jatim 2027.
Belum adanya tanggapan tersebut membuat informasi mengenai rencana pengalihan pengelolaan anggaran masih membutuhkan klarifikasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Padahal, anggaran hibah yang digunakan merupakan uang publik sehingga pengelolaannya harus mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Heru MAKI berharap Pemprov Jatim tidak terburu-buru menetapkan kebijakan sebelum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak perubahan mekanisme pengelolaan anggaran.
Ia juga mendesak agar pemerintah mempertimbangkan masukan dari KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, dan pihak-pihak yang memahami kebutuhan atlet.
Pada akhirnya, polemik pengelolaan dana hibah BK PON dan Porprov Jatim 2027 tidak boleh menggeser tujuan utama pembangunan olahraga, yakni mencetak atlet berprestasi dan mempertahankan posisi Jawa Timur sebagai salah satu kekuatan olahraga nasional.
Kejelasan dasar hukum, kewenangan, mekanisme anggaran, serta tanggung jawab masing-masing lembaga menjadi hal yang perlu segera dijawab.
Jangan sampai persoalan administrasi dan tarik-menarik kewenangan justru mengganggu kesinambungan pembinaan atlet.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar pengelolaan anggaran, melainkan masa depan prestasi dan generasi atlet Jawa Timur.
(Redaksi: Devi)
