BADUNG BALI, vonisnews.com – Dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan pemahaman hukum bagi personel kepolisian, Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menggelar kegiatan Penyegaran Hukum dengan materi Strategi Antisipasi dan Mitigasi Upaya Hukum Praperadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kegiatan berlangsung pada Senin (9/11/2026), pukul 10.00 hingga 12.00 WITA, bertempat di Aula Lantai III Mapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, dengan menghadirkan narasumber dari Bidang Hukum (Bidkum) Polda Bali yang memiliki kompetensi di bidang praperadilan.
Hadir sebagai narasumber, AKBP I Nyoman Gatra, S.H., M.H., selaku Kasubbidbankum Bidkum Polda Bali, didampingi IPDA Angelia A. S. Ni Made Budhi Artini, S.H., M.H., selaku PS Paur 1 Subbidbankum Bidkum Polda Bali.
Sementara itu, kegiatan diikuti Wakapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai serta 50 personel yang terdiri dari perwira dan bintara yang telah ditunjuk sebagai peserta.
Dalam sambutannya, Wakapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang mewakili Kapolres menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bidkum Polda Bali atas kesediaannya memberikan pembekalan hukum kepada personel.
Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperdalam pengetahuan, khususnya terkait penerapan KUHP dan KUHAP dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Menurutnya, pemahaman hukum yang baik menjadi bekal penting bagi setiap anggota Polri agar mampu menjalankan tugas secara profesional, cermat, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam kesempatan yang sama, AKBP I Nyoman Gatra menyampaikan bahwa kegiatan penyegaran hukum tersebut merupakan langkah positif. Bahkan, kegiatan ini disebut sebagai yang pertama kali diselenggarakan oleh Polres di jajaran Polda Bali dengan fokus khusus pada strategi antisipasi dan mitigasi praperadilan.
Ia juga mengungkapkan adanya peningkatan gugatan praperadilan hingga 66 persen berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian bersama karena menuntut penyidik untuk semakin memahami ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Menurutnya, penyidik harus lebih teliti dan cermat dalam setiap tahapan penanganan perkara, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penerapan upaya paksa hingga penyusunan administrasi perkara.
Hal tersebut sejalan dengan slogan Polda Bali, yakni PARAME (Profesional, Akuntabel, Responsif, Adaptif, Melayani dengan Tulus dan Empati).
Dalam pemaparan materi, narasumber membahas sejumlah aspek penting terkait praperadilan, mulai dari konsep dasar dan landasan hukum, anatomi praperadilan, objek, ruang lingkup, hingga kewenangan pengadilan dalam menguji tindakan aparat penegak hukum.
Materi juga menitikberatkan pada penerapan upaya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHAP serta persyaratan penahanan berdasarkan Pasal 100 KUHAP.
Selain itu, dibahas sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kelemahan prosedural dalam proses penyidikan. Di antaranya adalah perlunya penyesuaian regulasi internal, termasuk Perkap Nomor 6 Tahun 2019 dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, agar selaras dengan ketentuan KUHAP yang baru.
Pengawasan penyidikan di tingkat satuan kerja juga menjadi perhatian agar setiap proses penanganan perkara berjalan sesuai prosedur dan memiliki dasar hukum yang kuat.
Narasumber mengingatkan, apabila penyidik menerima relaas atau surat panggilan yang menjadi indikasi awal adanya upaya praperadilan, personel harus segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bidkum Polda Bali.
Selain itu, kelengkapan administrasi atau tata naskah perkara (Takah) harus disusun secara benar dan sistematis. Penyidik juga diminta selalu memperbarui pemahaman terhadap surat telegram maupun ketentuan terbaru yang dikeluarkan pimpinan Polri.
Dalam penanganan perkara, komunikasi dan koordinasi aktif dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga perlu ditingkatkan serta dituangkan dalam berita acara sebagai bagian dari kelengkapan administrasi dan penguatan proses hukum.
Pengiriman Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pun harus berpedoman pada ketentuan KUHAP yang berlaku, bukan semata-mata mengikuti pola pengaturan sebelumnya.
Selain materi praperadilan, narasumber turut memberikan pembekalan tambahan mengenai pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa (unras).
Personel diingatkan untuk berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, termasuk ketentuan pemberitahuan kegiatan unjuk rasa paling lambat 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan.
Dalam pelaksanaan pengamanan, personel juga diminta memahami ketentuan penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 serta pedoman pengendalian massa berdasarkan Perkap Nomor 16 Tahun 2006.
Khusus di kawasan bandara yang memiliki objek vital nasional, pengamanan harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, menjaga kelancaran operasional bandara, serta memastikan keselamatan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara.
Narasumber menekankan bahwa setiap anggota yang bertugas di lapangan harus bertindak profesional, humanis, dan berlandaskan hukum. Sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah bandara juga harus diperkuat.
Pendekatan dialogis, optimalisasi peran intelijen untuk langkah pencegahan, serta ketegasan pimpinan pengendali di lapangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengamanan yang efektif.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperdalam pemahaman dan menyampaikan persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Melalui kegiatan penyegaran hukum ini, Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai diharapkan semakin siap menghadapi dinamika penegakan hukum, meningkatkan kualitas penyidikan, serta meminimalkan potensi gugatan praperadilan akibat kesalahan prosedur.
Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 12.00 WITA dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.
(Budi)
