TABANAN, vonisnews.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali, Dr. I Made Supartha, S.H., M.H., turun langsung memantau kondisi antrean kendaraan dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Tabanan, Sabtu (17/10/2026).
Pemantauan tersebut dilakukan menyusul panjangnya antrean kendaraan yang dipicu persoalan keterbatasan pasokan BBM. Kehadiran Made Supartha bertujuan melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan ketersediaan BBM agar antrean tidak semakin panjang.
“Selain melihat panjangnya antrean, kami juga memantau ketersediaan BBM di sejumlah SPBU. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pasokan yang berpotensi memperpanjang antrean,” ujar Made Supartha.
Ia menegaskan, kehadiran anggota DPRD di tengah masyarakat menjadi penting, terutama ketika terjadi persoalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari warga.
Menurutnya, persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan distribusi energi, tetapi juga menyangkut kelancaran mobilitas, pekerjaan, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan langkah cepat dan koordinasi yang efektif antara pihak terkait.
Sebagai salah satu langkah untuk mengurai antrean, pengaturan volume maksimum pembelian BBM juga diterapkan, yakni 3 liter untuk kendaraan roda dua dan 20 liter untuk kendaraan roda empat. Pengaturan tersebut diharapkan membantu penyaluran BBM berlangsung lebih tertib dan merata sesuai ketentuan yang diberlakukan.
Di sela-sela pemantauan, Made Supartha turut menyapa warga yang sedang mengantre. Ia juga membagikan air mineral sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat yang harus menunggu di tengah situasi antrean panjang.
“Semoga kepedulian ini dapat membantu menjaga suasana tetap tenang, nyaman, aman, dan kondusif di tengah antrean BBM,” katanya.
Made Supartha, yang juga menjabat Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, berharap persoalan pasokan BBM segera diselesaikan sehingga masyarakat tidak lagi terbebani antrean panjang dan dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.
Ia menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pihak SPBU dan instansi terkait diharapkan melakukan penanganan secara cepat, memperkuat koordinasi, serta memberikan pelayanan yang mengutamakan kebutuhan warga.
Menurutnya, pemantauan langsung ke lapangan juga menjadi kesempatan untuk mendengar keluhan masyarakat dan mengetahui kendala yang terjadi dalam penyaluran BBM.
“Paling tidak, dari momen ini kita bisa mendorong pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan permasalahan BBM agar dapat teratasi dengan baik dan masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal,” pungkasnya.
Masyarakat kini berharap adanya langkah konkret dari pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan pasokan BBM kembali normal, distribusi berjalan lancar, serta antrean kendaraan di SPBU dapat segera terurai.
(Budi)
