DENPASAR, vonisnews.com – Gubernur Bali Wayan Koster memperpanjang kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap hingga Jumat, 23 Oktober 2026. Keputusan tersebut diambil meskipun antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai berangsur terurai.
Perpanjangan kebijakan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi BBM sekaligus mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali antrean panjang setelah Bali mengalami gangguan pasokan akibat keterlambatan kapal tanker pengangkut BBM dari Jawa.
Wayan Koster menyampaikan keputusan tersebut seusai mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, jajaran TNI-Polri, serta direksi Pertamina di Depo BBM Sanggaran, Denpasar, Senin (19/10/2026).
“Kami akan memperpanjang pengaturan ganjil-genap sampai Jumat tanggal 23 Oktober. Namun, kalau situasinya sudah bagus sebelum itu, akan kami evaluasi kembali,” tegas Koster.
Menurut Koster, kondisi distribusi BBM di sejumlah SPBU mulai menunjukkan perbaikan. Pasokan semakin lancar dan antrean kendaraan berangsur berkurang, bahkan sudah tidak terlihat di beberapa SPBU.
Perbaikan tersebut tidak terlepas dari koordinasi antara Pemerintah Provinsi Bali, Pertamina, TNI, dan Polri. Pemerintah daerah juga menerapkan sejumlah langkah pengendalian aktivitas masyarakat, di antaranya kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), pembelajaran daring, serta pengaturan pembelian BBM menggunakan sistem ganjil-genap.
Gangguan pasokan sebelumnya terjadi akibat keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Jawa untuk bersandar. Kondisi tersebut menghambat rantai distribusi dan menyebabkan cadangan BBM di Bali menurun selama sekitar tiga hingga empat hari, sehingga memicu antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan jumlah kapal pengangkut BBM yang melayani distribusi dari Jawa ke Bali ditingkatkan dari tiga menjadi tujuh unit.
Sementara itu, cadangan BBM Bali saat ini diperkirakan mencapai 11–12 hari. Pemerintah menargetkan cadangan tersebut meningkat hingga mampu memenuhi kebutuhan selama 15 hari.
Koster menegaskan bahwa ketersediaan stok menjadi faktor utama dalam menjaga kelancaran distribusi BBM. Karena itu, Pemprov Bali akan terus membantu Pertamina dalam pelaksanaan distribusi di lapangan serta memantau perkembangan kondisi pasokan.
Perpanjangan kebijakan ganjil-genap juga menjadi langkah antisipasi untuk menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan di tengah proses pemulihan pasokan energi.
Koster mengingatkan bahwa gangguan pelayanan BBM dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi Bali, terutama sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
Pemerintah Provinsi Bali akan mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut sesuai perkembangan kondisi distribusi dan ketersediaan stok BBM. Apabila situasi kembali stabil sebelum 23 Oktober, kebijakan itu berpeluang dievaluasi lebih awal.
Dengan perpanjangan tersebut, pemerintah berharap distribusi BBM tetap terkendali, antrean panjang tidak kembali terjadi, dan kebutuhan energi masyarakat maupun pelaku usaha di Bali dapat terpenuhi.
(Budi)
