Denpasar Bali, Vonisnews.com – Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya, atau yang akrab disapa De Gadjah, menyoroti sikap sejumlah kepala daerah di Bali yang tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Retret ini merupakan program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, setelah pelantikan kepala daerah di Istana Negara pada Kamis, 20 Februari 2025.
Diduga, ketidakhadiran sejumlah kepala daerah tersebut terkait dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, agar kepala daerah dari PDIP menunda keikutsertaan mereka dalam retret.
Instruksi ini muncul di tengah situasi politik yang memanas, terutama setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.
De Gadjah menegaskan bahwa kepala daerah harus mematuhi arahan Presiden sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat.
“Intinya kepala daerah dipilih oleh rakyat, kepala daerah harus mengikuti instruksi dari Presiden. Kan ini program Presiden, seharusnya ya datang (ikut retret). Tapi kalau nggak datang, itu ya kembali lagi ke kebijakannya masing-masing. Mau mengikuti partai, silakan. Saya tidak komentar urusan internal partai, kalau urusan rakyat itu yang saya komentari,” ujarnya, Sabtu (22/2/2025).
Selain itu, De Gadjah juga menepis anggapan bahwa retret tersebut menggunakan dana negara.
“Saya yakin ini bukan pakai uang negara,” tegasnya.
Ketidakhadiran kepala daerah dalam program ini menjadi sorotan di tengah dinamika politik nasional yang berkembang. Retret di Akmil Magelang sendiri disebut sebagai bagian dari pembekalan kepemimpinan bagi kepala daerah yang baru dilantik.
Meski demikian, polemik ini menimbulkan perdebatan mengenai kepatuhan kepala daerah terhadap pemerintah pusat versus loyalitas terhadap partai politik yang menaungi mereka.(Budi)
