Bali, Vonisnews.com – Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, serta Gubernur Bali menghasilkan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bali. Rapat yang digelar pada Rabu, 8 April 2026 di Ruang Komisi V DPR RI ini dipimpin oleh Lasarus didampingi Ridwan Bae.
Fokus utama pembahasan adalah upaya percepatan dan sinergi pembangunan sarana-prasarana infrastruktur serta transportasi guna mendukung pariwisata Bali sebagai destinasi kelas dunia.
Dalam pemaparannya, Wayan Koster menegaskan bahwa Bali memiliki posisi strategis sebagai tulang punggung pariwisata nasional. Dengan luas wilayah 5.590 km² dan jumlah penduduk sekitar 4,4 juta jiwa, Bali memiliki kekayaan budaya, adat, serta kearifan lokal yang menjadi daya tarik global.
Sepanjang 2025, jumlah wisatawan mencapai 16,3 juta orang, terdiri dari 9,3 juta wisatawan domestik dan 7,05 juta wisatawan mancanegara—angka tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan, kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata nasional mencapai sekitar 55 persen, menjadikannya sebagai motor utama sektor tersebut.
Selain itu, indikator makro pembangunan Bali menunjukkan capaian positif, seperti pertumbuhan ekonomi 5,82 persen, tingkat kemiskinan 3,42 persen, dan pengangguran 1,45 persen—terendah secara nasional.
Namun demikian, Koster juga mengungkap berbagai tantangan serius yang dihadapi Bali, mulai dari alih fungsi lahan, peningkatan volume sampah, kemacetan, hingga ancaman terhadap kelestarian budaya dan lingkungan. Ia juga menyoroti meningkatnya kepemilikan aset oleh pihak asing melalui nama warga lokal serta munculnya komunitas eksklusif yang berpotensi mengganggu keseimbangan sosial.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan sejumlah program prioritas strategis. Di antaranya adalah pengelolaan sampah berbasis sumber hingga pengolahan menjadi energi listrik, penyediaan air bersih melalui optimalisasi bendungan dan sumber air, serta program Bali Mandiri Energi berbasis energi bersih.
Selain itu, pembangunan infrastruktur darat seperti underpass, jalan lingkar Bali, hingga konektivitas antar wilayah terus didorong. Pembangunan pelabuhan logistik di sejumlah titik seperti Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa juga menjadi bagian penting untuk mengurangi beban lalu lintas darat.
Di sektor transportasi, Dudy Purwagandhi merespons dengan rencana pengembangan taksi laut dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan wisata seperti Nusa Dua dan Canggu, serta pengembangan pelabuhan di Bali Utara.
Sementara itu, Dody Hanggodo menyampaikan komitmen pemerintah dalam pembangunan embung, pengendalian banjir, penanganan abrasi pantai, hingga kelanjutan proyek strategis Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi.
Seluruh pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI sepakat bahwa Bali harus mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini mengingat perannya sebagai penyumbang devisa terbesar sektor pariwisata nasional.
Dalam keputusan rapat, Komisi V DPR RI secara resmi mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Bali, termasuk mewajibkan pemerintah daerah menyelesaikan persoalan lahan serta meminta kementerian terkait untuk mengakomodasi seluruh usulan strategis dari Pemerintah Provinsi Bali.
Rapat juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, guna memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Menutup pemaparannya, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa percepatan pembangunan ini sangat mendesak agar Bali tidak tertinggal dari negara pesaing seperti Thailand dan Malaysia dalam sektor pariwisata global.
(Budi)
