DENPASAR, Vonisnews.com – Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali periode sebelumnya, Gede Ngurah Ambara Putra, S.H., secara resmi mengakhiri masa jabatannya setelah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dalam forum Musyawarah Wilayah (Muswil) BMPS Provinsi Bali yang dihadiri para pemangku kepentingan pendidikan se-Bali.
Ngurah Ambara, yang dikenal luas sebagai figur aktif dalam memperjuangkan aspirasi sekolah swasta, dipastikan tidak dapat mencalonkan diri kembali karena telah dipercaya mengemban amanah strategis sebagai salah satu Ketua dalam jajaran Pengurus Pusat BMPS Nasional.
Musyawarah Wilayah BMPS Provinsi Bali tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Dalam arahannya, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai fondasi penting dalam menciptakan generasi muda Bali yang unggul dan kompetitif.
Menanggapi arahan tersebut, Ngurah Ambara menyampaikan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan sekolah swasta.
“Mengingat saat ini saya telah diberikan amanah di jajaran Pengurus Pusat BMPS Nasional, maka secara aturan organisasi saya tidak bisa dipilih kembali. Saya menyerahkan tongkat estafet ini dengan penuh keyakinan bahwa kepemimpinan baru akan membawa energi segar untuk bersinergi mewujudkan pendidikan yang berkeadilan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa sekolah swasta merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem pendidikan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
Harapan akan hadirnya pemimpin baru langsung terjawab dalam forum Muswil. Melalui musyawarah mufakat, Dr. Made Sumitra Chandra Jaya dari Yayasan Taman Pendidikan 45 resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum BMPS Provinsi Bali periode 2026–2031.
Terpilihnya Dr. Made Sumitra disambut antusias oleh peserta Muswil yang terdiri dari pimpinan majelis lintas agama, ketua yayasan, serta berbagai perwakilan perguruan swasta di seluruh Bali.
Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu melanjutkan perjuangan BMPS dalam memperkuat posisi sekolah swasta sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.
Selama masa kepemimpinannya, Ngurah Ambara dinilai berhasil melakukan berbagai terobosan strategis. Salah satunya adalah konsolidasi organisasi BMPS di seluruh sembilan kabupaten/kota se-Bali, sehingga memperkuat koordinasi dan solidaritas antarperguruan swasta.
Selain itu, BMPS Bali juga sukses menyelenggarakan Parade Gebyar BMPS Provinsi Bali yang melibatkan hampir 4.000 siswa, sebagai ajang kreativitas dan penguatan identitas sekolah swasta.
Di bidang advokasi, Ngurah Ambara aktif memperjuangkan kepentingan sekolah swasta, khususnya terkait persoalan pelanggaran aturan rombongan belajar (rombel) dan dampak pembangunan sekolah negeri baru terhadap keberlangsungan sekolah swasta.
BMPS Bali juga menginisiasi dialog dengan Komisi X DPR RI guna menyampaikan aspirasi pendidikan swasta, melakukan sinkronisasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, serta menjalin kerja sama dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali untuk mengawal integritas proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Dalam kapasitas barunya di tingkat pusat, Ngurah Ambara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi sekolah swasta Bali di tingkat nasional. Ia juga berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan BMPS Bali semakin kuat di bawah kepemimpinan baru.
“Kami berharap di bawah kepemimpinan Ketua BMPS Bali terpilih, Dr. Made Sumitra Chandra Jaya, sinergi antara pemerintah dan sekolah swasta semakin erat dan benar-benar berkeadilan,” ujarnya.
Sebagai penutup, Ngurah Ambara mengajak seluruh jajaran BMPS Bali untuk bersiap menyambut agenda nasional Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) BMPS yang direncanakan akan digelar di Bali pada tahun 2026.
Kegiatan Muswil tersebut juga dihadiri berbagai unsur pemangku kepentingan pendidikan, termasuk perwakilan Persit Kartika Chandra Kirana yang turut menunjukkan dukungan terhadap peran strategis sekolah swasta dalam pembangunan pendidikan nasional.
(Budi)
