Mataram, Vonisnews.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) NTB melontarkan kritik keras terhadap dugaan konflik kepentingan dalam proses pengadaan alat peraga SMK bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025. Sorotan tajam diarahkan pada peran Pelaksana Tugas (Plt) Kepala PBJ Pemprov NTB, H. Sadimin, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB.
Heru, perwakilan MAKI NTB, dalam konferensi pers (15/09) menegaskan adanya indikasi dominasi peran H. Sadimin dalam proses pemilihan penyedia pabrikan maupun distributor alat peraga SMK.
“Hal ini sarat konflik kepentingan. Sangat aneh bila Kadis PUPR justru ditunjuk sebagai Kepala PBJ, padahal PUPR sendiri adalah OPD penerima manfaat dari sistem E-Catalogue untuk proyek konstruksi,” ujarnya.
Menurut hasil investigasi bidang Litbang MAKI NTB, penempatan Kadis PUPR sebagai Plt Kepala PBJ membuka celah besar konflik kepentingan. Heru menggambarkan, ketika PUPR menggunakan PBJ untuk proyek konstruksi, otomatis terjadi tumpang tindih kepentingan karena pejabat yang mengendalikan proses juga berasal dari instansi penerima manfaat.
Heru mempertanyakan dasar pertimbangan Gubernur NTB dalam menempatkan Sadimin di posisi strategis tersebut. Ia menegaskan bahwa MAKI NTB akan melanjutkan temuan ini ke Inspektorat Jenderal Kemendagri serta Menteri Dalam Negeri agar segera mendapat perhatian serius.
Tidak hanya itu, MAKI NTB juga berencana mengirim surat resmi kepada Ketua DPRD Provinsi NTB. Tujuannya, mendesak legislatif untuk mempertanyakan kebijakan Gubernur NTB yang dianggap sarat risiko penyalahgunaan kewenangan.
“Yang saya khawatirkan, penunjukan Kadis PUPR sebagai Kepala PBJ justru memberi ruang bagi oknum untuk bebas melakukan intervensi. Ini sangat berbahaya,” tegas Heru.
(Redaksi: Devi)
