SURABAYA, vonisnews.com – Ikatan Alumni Universitas Pembangunan Nasional (IKA UPN) Veteran Indonesia menyatakan dukungan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam melakukan pembenahan menyeluruh di berbagai sektor strategis. Mulai dari persoalan pertanahan, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi hingga penguatan sistem ketatanegaraan dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua IKA UPN Veteran Indonesia, Adv. RM. Bramastyo Kusumo Negoro, SE., SH., MM., M.Kn., CIPA. Organisasi yang merupakan gabungan IKA UPN Veteran Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jakarta itu mendorong pemerintah mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat.
Bramastyo menyampaikan enam agenda penting yang diharapkan menjadi perhatian Presiden Prabowo, yakni pembenahan sektor pertanahan, pemberantasan korupsi dan gratifikasi, penguatan dialog publik, implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, pengaktifan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), serta penguatan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurut Bramastyo, persoalan pertanahan masih menjadi salah satu masalah mendasar yang membutuhkan pembenahan serius. Berbagai persoalan administrasi dan hukum dinilai berpotensi merugikan masyarakat, terutama petani serta warga yang telah lama menguasai atau menggarap tanah.
Sebagai praktisi hukum, ia mengaku pernah menangani sejumlah perkara pertanahan yang menurutnya sebenarnya dapat dihindari apabila administrasi dan tata kelola pertanahan berjalan secara benar dan transparan.
Ia mencontohkan persoalan sejumlah petani tambak di Sidoarjo yang menjadi tersangka terkait tanah yang mereka peroleh melalui pewarisan. Selain itu, terdapat persoalan tanah gogol garapan warga yang disebut tiba-tiba tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Persoalan serupa, lanjutnya, juga ditemukan dalam sejumlah kasus pertanahan di Kecamatan Panongan, Tangerang, serta wilayah Sumbawa Barat dan Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat.
“Menurut pengalaman saya sebagai praktisi hukum, banyak kasus pertanahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Misalnya, ada sertifikat hak milik yang bisa terbit, tetapi keterangan di dalamnya tidak benar. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap administrasi pertanahan, pengawasan penerbitan sertifikat, transparansi data, serta perlindungan hak masyarakat atas tanah.
Agenda kedua adalah pemberantasan korupsi dan gratifikasi di lingkungan pemerintahan.
IKA UPN Veteran Indonesia mendukung evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kementerian dan lembaga negara. Bramastyo mengusulkan agar setiap menteri memiliki kontrak kinerja dengan target yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala.
Apabila target yang telah disepakati tidak tercapai, menteri bersangkutan diharapkan memiliki tanggung jawab moral untuk mengundurkan diri tanpa harus menunggu keputusan Presiden.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu membangun sistem birokrasi yang mampu menutup berbagai celah terjadinya korupsi dan gratifikasi, khususnya dalam pelayanan publik serta proses perizinan.
Ia juga mendorong penempatan pejabat negara berdasarkan kompetensi, latar belakang pendidikan, dan pengalaman yang sesuai dengan bidang tugasnya.
“Penunjukan menteri harus mempertimbangkan latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang tugasnya. Prinsipnya adalah the right man in the right place. Jangan sampai jabatan strategis tidak diisi oleh orang yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan,” tegas Bramastyo.
Menurutnya, para menteri juga perlu lebih banyak turun langsung ke daerah, termasuk wilayah terpencil dan kepulauan, agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat.
Agenda ketiga berkaitan dengan penguatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Bramastyo mengusulkan agar pemerintah menghidupkan kembali model dialog langsung seperti program Klompencapir pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dahulu ditayangkan melalui TVRI.
Melalui forum tersebut, pemerintah dapat berdialog langsung dengan petani untuk mengetahui persoalan produksi, kebutuhan sarana pertanian, distribusi hasil panen, hingga berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Model komunikasi serupa juga perlu diterapkan kepada nelayan, petani tambak, dan pelaku perkebunan.
Ia menegaskan bahwa sektor pertanian harus mendapatkan perhatian besar karena berkaitan langsung dengan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.
Bramastyo juga menyampaikan dukungannya terhadap program swasembada pangan yang menjadi salah satu agenda pemerintahan Presiden Prabowo.
“Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang kuat dalam bidang pangan. Ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, potensi pertanian harus benar-benar dikelola dan dikembangkan secara maksimal,” ujarnya.
Agenda keempat adalah memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945 dalam setiap kebijakan pembangunan nasional.
IKA UPN Veteran Indonesia secara khusus menyoroti pentingnya pelaksanaan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945.
Menurut Bramastyo, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur.
Lebih dari itu, pembangunan harus menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, pengelolaan perekonomian untuk kemakmuran rakyat, serta tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
Ia berharap prinsip-prinsip konstitusi tersebut benar-benar menjadi landasan dalam setiap program pemerintah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Agenda kelima adalah usulan untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman pembangunan nasional jangka panjang.
Bramastyo menilai Indonesia membutuhkan arah pembangunan yang konsisten dan berkesinambungan sehingga tidak berubah-ubah setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan nasional.
Ia mengibaratkan Presiden sebagai lokomotif kereta api, rakyat sebagai gerbong, tujuan pembangunan sebagai destinasi, sedangkan GBHN merupakan rel yang memastikan perjalanan tetap berada pada jalur yang telah ditentukan.
“Bayangkan kalau kereta api tidak mempunyai rel. Seperti itulah kondisi pembangunan apabila tidak memiliki pedoman yang jelas. Rakyat tidak mengetahui apakah lokomotif yang dijalankan Presiden sudah berada di jalur yang benar atau justru keluar dari jalurnya. Di sinilah pentingnya GBHN,” jelasnya.
Menurutnya, pedoman pembangunan jangka panjang diperlukan agar setiap pemerintahan tetap memiliki kesinambungan kebijakan dalam mewujudkan cita-cita nasional.
Agenda keenam adalah usulan penguatan kembali kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Bramastyo berpandangan bahwa MPR perlu memiliki peran lebih kuat dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai arah pembangunan nasional dan amanat konstitusi.
Ia juga mengusulkan agar fungsi evaluasi MPR diperkuat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Menurutnya, pembahasan mengenai penguatan kelembagaan MPR perlu menjadi bagian dari kajian sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan, dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi dan konstitusi.
Menutup pernyataannya, Bramastyo menegaskan bahwa IKA UPN Veteran Indonesia siap memberikan kontribusi pemikiran, masukan, sekaligus kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.
Sebagai organisasi alumni perguruan tinggi yang memiliki identitas Bela Negara, IKA UPN Veteran Indonesia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal pembangunan dan masa depan bangsa.
Ia berharap pemerintah tidak hanya berorientasi pada program jangka pendek, tetapi juga membangun sistem pemerintahan yang kuat, bersih, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami IKA UPN Veteran Indonesia, sebagai bagian dari kampus Bela Negara, mendukung Presiden Prabowo untuk melakukan berbagai pembenahan demi terwujudnya cita-cita nasional. Dukungan ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab kami terhadap masa depan bangsa Indonesia,” pungkas Adv. RM. Bramastyo Kusumo Negoro, yang juga berprofesi sebagai dosen dan praktisi hukum.
(Redaksi: Devi)
