Badung, Vonisnews.com – Komitmen menghadirkan kepastian hukum di bidang pertanahan terus diperkuat Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung. Salah satunya melalui pelaksanaan Gelar Awal hingga Gelar Akhir atas permohonan pembatalan hak yang didasarkan pada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh I Wayan Sukiana selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, serta dihadiri jajaran pejabat pengawas pada Senin (6/4).
Pelaksanaan gelar ini menjadi langkah krusial dalam memastikan setiap permohonan pembatalan hak dikaji secara menyeluruh, mulai dari verifikasi data hingga analisis aspek yuridis. Seluruh proses dilakukan dengan mengacu ketat pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat.
Pada tahap Gelar Awal, tim melakukan pemaparan lengkap terkait data, kronologi perkara, serta landasan hukum yang melatarbelakangi permohonan pembatalan hak. Tahapan ini menjadi fondasi penting guna memastikan seluruh informasi yang digunakan telah valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Gelar Akhir difokuskan pada penegasan hasil pembahasan yang telah melalui proses analisis mendalam. Hasil tersebut kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
I Wayan Sukiana menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Menurutnya, hal ini menjadi kunci dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat.
“Setiap permohonan pembatalan hak yang telah memiliki dasar putusan pengadilan wajib ditindaklanjuti secara cermat dan bertanggung jawab. Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang berintegritas dan berkeadilan,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Kantah Badung kembali menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam penegakan administrasi pertanahan. Tidak hanya memastikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat melalui layanan yang transparan dan profesional.
(Budi)
