Surabaya, Vonisnews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mendapat tekanan keras dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim terkait perdebatan mengenai kursi kosong dalam debat publik Pilwali Surabaya 2024.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, menegaskan bahwa KPU Surabaya tidak memenuhi kesepakatan audiensi sebelumnya mengenai kehadiran kursi kosong di atas panggung debat sebagai simbol bagi pasangan calon (Paslon) tanpa gambar yang telah resmi menjadi peserta pemilu.
“Kami sudah meminta kursi kosong untuk hadir di panggung debat. Itu melambangkan partisipasi paslon tanpa gambar yang berhak mendapat kesempatan,” ujar Heru saat ditemui di acara Debat Pilwali Surabaya 2024 di Dyandra Convention, Rabu (16/10/2024) malam.
Heru mengungkapkan pentingnya keadilan dalam regulasi pemilu, di mana KPU harus memberi perlakuan setara kepada paslon bergambar maupun tanpa gambar. Menurutnya, dana untuk debat publik berasal dari anggaran rakyat, sehingga transparansi dan keadilan mutlak diperlukan.
“Anggaran debat ini berasal dari uang rakyat, bukan milik KPU. Jadi, harus ada keseimbangan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua paslon,” tegasnya.
Lebih lanjut, Heru mengancam akan meminta pembatalan debat publik jika tuntutan MAKI mengenai kursi kosong tidak dipenuhi. Dia menekankan pentingnya mediasi yang dijanjikan KPU untuk mencapai solusi terbaik tanpa memperumit situasi.
“Jika permintaan kami tidak dipenuhi, kami siap mengambil langkah lebih lanjut untuk membubarkan acara tersebut,” ancam Heru.(DEVI)
![Example 300250](https://vonisnews.com/wp-content/uploads/2024/08/ad_banner.webp" "Example 300250")
