Jakarta — Kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak muncul tanpa sebab. Ketika muncul laporan mengenai banyaknya anak yang mengalami gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan MBG, kritik publik merupakan konsekuensi dari persoalan yang harus dijawab pemerintah. Karena itu, DPP Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) menilai keliru jika sorotan justru diarahkan kepada wartawan, guru, orang tua siswa atau kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik. Yang seharusnya diperiksa adalah mengapa persoalan tersebut muncul dan bagaimana memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menyebut polemik MBG lebih banyak dipengaruhi persoalan ideologis dan politik, serta menyinggung guru, orang tua siswa, wartawan dan oknum LSM, menurut Ketua DPP GPM Bidang Politik dan Keamanan, Samuel Tampubolon, justru berpotensi mengaburkan substansi. Menurutnya, kritik publik harus dilihat sebagai bagian dari kontrol terhadap program negara. Jika terdapat persoalan, yang dibutuhkan adalah data, investigasi dan transparansi, bukan perdebatan mengenai siapa yang menyuarakannya.
“Kalau anak diduga keracunan, jangan yang dicari siapa yang berteriak. Cari tahu kenapa anak itu bisa sakit. Periksa makanannya, dapurnya, bahan bakunya, distribusinya, standar keamanannya dan pengawasannya. Jangan sampai alarmnya dimatikan hanya karena suaranya dianggap mengganggu. Logikanya di mana?” ujar Samuel.
Menurut GPM, kasus di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memperlihatkan mengapa dugaan gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai polemik politik. Hampir sebulan setelah kejadian yang diduga berkaitan dengan MBG, Febi Yona Purba, siswi SMK di Kabupaten Karo, dilaporkan belum kunjung pulih. Keluarga menyebut Febi mengalami kejang, kesulitan berbicara hingga gangguan ingatan. Karena kondisi medis dan hubungan sebab-akibatnya masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan yang kompeten, GPM menilai kasus tersebut harus menjadi alasan untuk membuka investigasi secara transparan.
GPM menegaskan bahwa ini bukan semata-mata persoalan siapa yang pro atau kontra terhadap MBG. Ini persoalan keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak. Karena itu, setiap laporan dugaan keracunan harus ditelusuri dari hulu sampai hilir: kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan, pengemasan, distribusi hingga mekanisme pengawasan. “Wartawan bukan penyebab anak sakit. Guru bukan penyebab anak sakit. Orang tua yang bertanya juga bukan penyebab anak sakit. Mereka menyampaikan apa yang mereka lihat, alami atau pertanyakan. Jangan salahkan orang yang menyalakan lampu ketika yang seharusnya diperiksa adalah sumber kegelapannya.” tegas Samuel.
Atas dasar itu, DPP GPM mendesak moratorium terhadap pelaksanaan MBG di titik-titik yang ditemukan memiliki persoalan keamanan pangan, sampai pemeriksaan dan pembenahan dilakukan secara memadai. GPM juga mendesak perombakan total tata kelola MBG apabila hasil investigasi menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam pengadaan, pengolahan, distribusi maupun pengawasan. Moratorium tersebut harus dipandang sebagai langkah korektif dan perlindungan terhadap anak.
GPM juga mendesak audit menyeluruh dan terbuka terhadap penggunaan anggaran serta hasil program MBG. Audit tidak boleh berhenti pada laporan administrasi dan penyerapan anggaran, tetapi harus memeriksa bagaimana anggaran negara diterjemahkan menjadi kualitas makanan, standar keamanan pangan, cakupan penerima manfaat serta hasil nyata program di lapangan. Bersamaan dengan itu, GPM meminta penelusuran terhadap seluruh rantai keputusan, mulai dari perumusan kebijakan, pengadaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
Dalam perspektif tata kelola kebijakan publik, kritik dan laporan masyarakat merupakan instrumen penting untuk menguji apakah sebuah program berjalan sesuai tujuan, standar keselamatan, dan prinsip akuntabilitas. Karena itu, dugaan gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG harus dijawab melalui investigasi yang independen, audit yang transparan, serta evaluasi terhadap seluruh rantai pengambilan keputusan. Jika ditemukan kelemahan sistemik, maka koreksi tidak boleh berhenti pada level pelaksana, tetapi harus menyentuh desain dan tata kelola program secara menyeluruh. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dan setiap makanan yang diterima anak memenuhi standar keamanan. Bagi GPM, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap penerima manfaat harus menjadi ukuran utama keberhasilan MBG, bukan sekadar besarnya cakupan program,” pungkas Samuel. (Spt)
