Oleh: Panji Juliata Al Hadiy, Mahasiswa FKIP Universitas Dwijendra
JAKARTA, vonisnews.com – Wacana pengembalian kebijakan tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027 kembali memunculkan perdebatan dalam dunia pendidikan. Isu yang dikenal dengan istilah RMS (Rajin Malas Sama Saja) menjadi gambaran keresahan terhadap sistem pendidikan yang dinilai terlalu mudah meluluskan atau menaikkan siswa ke jenjang berikutnya tanpa memastikan penguasaan kompetensi pembelajaran.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut naik atau tidaknya seorang siswa ke kelas berikutnya, melainkan berkaitan dengan kualitas proses pendidikan, sistem evaluasi, serta kesiapan peserta didik dalam menghadapi materi pembelajaran yang semakin kompleks.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan opsi untuk mengembalikan kebijakan tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027.
Usulan tersebut merupakan rekomendasi Dewan Pendidikan yang masih menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Abdul Mu’ti menyatakan bahwa Kemendikdasmen siap melaksanakan rekomendasi tersebut apabila nantinya disetujui.
Wacana ini pun memunculkan dua pandangan berbeda. Sebagian pihak menilai bahwa kenaikan kelas harus didasarkan pada pencapaian kompetensi akademik. Namun, pihak lain mengkhawatirkan dampak psikologis yang dapat dialami siswa apabila dinyatakan tidak naik kelas.
Karena itu, kebijakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan manfaat, risiko, serta kondisi nyata peserta didik di lingkungan pendidikan.
Salah satu sisi positif kebijakan tidak otomatis naik kelas adalah mengembalikan makna kenaikan kelas sebagai bentuk evaluasi terhadap perkembangan kemampuan siswa.
Setiap jenjang pendidikan memiliki tingkat kesulitan dan tuntutan kompetensi yang berbeda. Siswa yang belum menguasai materi dasar berpotensi mengalami kesulitan ketika harus mempelajari materi lanjutan.
Sebagai contoh, siswa yang belum memahami operasi hitung dasar akan kesulitan mengikuti pembelajaran matematika yang lebih kompleks. Apabila mereka terus dinaikkan kelas tanpa mendapatkan pendampingan dan penguatan materi, kesenjangan kemampuan tersebut berpotensi semakin besar.
Melalui evaluasi kenaikan kelas, sekolah diharapkan lebih serius memperhatikan penguasaan kompetensi peserta didik. Dengan demikian, kenaikan kelas tidak hanya menjadi rutinitas administratif setiap akhir tahun ajaran, tetapi juga menjadi indikator perkembangan proses belajar.
Kebijakan ini juga berpotensi mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab terhadap pendidikan yang dijalaninya. Mereka diharapkan memahami bahwa keberhasilan belajar membutuhkan usaha, kedisiplinan, dan kesungguhan.
Namun, penilaian tidak boleh hanya berpatokan pada angka di rapor. Perkembangan kemampuan, proses belajar, keaktifan, dan usaha siswa juga harus menjadi bagian penting dalam menentukan hasil evaluasi.
Di balik potensi manfaatnya, kebijakan tidak otomatis naik kelas juga menyimpan sejumlah risiko yang perlu diperhatikan.
Salah satu persoalan utama adalah dampak psikologis terhadap siswa yang dinyatakan tidak naik kelas. Kondisi tersebut dapat menimbulkan rasa malu, kehilangan kepercayaan diri, hingga munculnya anggapan bahwa dirinya lebih rendah dibandingkan teman-teman seusianya.
Jika tidak mendapatkan pendampingan yang tepat dari guru dan keluarga, pengalaman tersebut justru dapat menurunkan motivasi belajar.
Selain itu, siswa harus menghadapi perubahan lingkungan pertemanan karena tidak lagi belajar bersama teman-teman satu angkatan. Situasi ini berpotensi memunculkan persoalan sosial dan kesulitan beradaptasi.
Dari sisi keluarga dan sekolah, masa pendidikan yang lebih panjang juga dapat menambah beban biaya, kebutuhan pendampingan, serta pengelolaan pembelajaran.
Hal yang tidak kalah penting adalah memahami bahwa rendahnya pencapaian akademik tidak selalu disebabkan oleh kemalasan siswa.
Ada peserta didik yang telah berusaha keras, tetapi masih mengalami kesulitan memahami materi pelajaran. Faktor lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, keterbatasan fasilitas belajar, kemampuan individual, hingga metode pembelajaran yang kurang sesuai dapat memengaruhi hasil belajar.
Oleh sebab itu, keputusan tidak naik kelas tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi hanya berdasarkan penilaian subjektif bahwa seorang siswa malas belajar.
Jika kebijakan tidak otomatis naik kelas benar-benar diterapkan, pemerintah dan sekolah harus memastikan bahwa sistem evaluasi berjalan secara objektif, transparan, dan adil.
Sekolah tidak cukup hanya memberikan penilaian kemudian memutuskan seorang siswa naik atau tidak naik kelas. Harus tersedia mekanisme pendampingan bagi siswa yang belum mencapai kompetensi yang ditetapkan.
Program remedial, pembelajaran tambahan, bimbingan individual, serta komunikasi intensif antara guru dan orang tua menjadi langkah penting yang perlu dipersiapkan.
Guru juga harus diberikan ruang untuk mengidentifikasi penyebab kesulitan belajar setiap peserta didik. Dengan begitu, solusi yang diberikan tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga memperbaiki proses pembelajaran.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap sekolah memiliki fasilitas, tenaga pendidik, dan sistem pendukung yang memadai. Jangan sampai kebijakan ini justru menjadi beban tambahan bagi siswa yang sebenarnya membutuhkan perhatian dan bantuan lebih besar.
Pada akhirnya, persoalan utama dalam dunia pendidikan bukan semata-mata apakah siswa harus naik kelas atau tinggal kelas. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan setiap peserta didik memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai kemampuan dan kebutuhannya.
Kenaikan kelas memang tidak seharusnya menjadi formalitas. Namun, kebijakan tidak otomatis naik kelas juga tidak boleh berubah menjadi hukuman bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar.
Pendidikan seharusnya menjadi ruang untuk membimbing, memperbaiki, dan mengembangkan potensi setiap anak, bukan sekadar tempat memberikan label berhasil atau gagal.
Karena itu, wacana kebijakan tahun ajaran 2027 perlu disertai kajian mendalam dan persiapan yang matang. Evaluasi akademik harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kondisi psikologis, sosial, dan latar belakang peserta didik.
Sebab, tujuan pendidikan bukan hanya menghasilkan siswa yang mampu naik kelas, melainkan menciptakan generasi yang benar-benar memahami ilmu pengetahuan, memiliki karakter, serta siap menghadapi tantangan masa depan.
(Budi)
