Surabaya, Vonisnews.com – Tim hukum relawan Hajah Mimik idayana, Wakil Bupati Sidoarjo, resmi melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), pada Jumat sore (18/7/2025). Laporan ini menyasar kelompok organisasi tertentu yang dinilai menyebarkan informasi menyesatkan dan merusak reputasi Mimik idayana serta suaminya, H. Rahmat Muhajirin.
Laporan tersebut diajukan langsung oleh Ketua Bidang Hukum Relawan Mimi, Dimas Yemahura Alfarauq . Dalam konferensi pers di Surabaya, Dimas menyampaikan bahwa pihaknya menilai ada motif tertentu dalam penyebaran surat pemberitahuan aksi yang ditujukan ke Polda Jatim, Pemkab Sidoarjo, dan sejumlah media.
“Isi surat mereka jelas fitnah dan tidak berdasar. Mereka menuduh Pak Rahmat terlibat pencurian minyak solar di Tuban, pencucian uang, serta menyudutkan Bu Mimi dalam dugaan jual beli proyek dan pungli melalui staf berinisial ‘K’. Padahal kasus minyak solar sudah inkrah dan tidak menyebutkan nama Pak Rahmat,” tegas Dimas.
Tak hanya itu, Dimas juga mengkritik tanggapan penyidik yang menyebut laporan tersebut belum memenuhi unsur pidana. Menurutnya, pernyataan itu menunjukkan ketidakpahaman aparat terhadap substansi hukum pidana.
“Kami prihatin. Seharusnya penyidik tidak menilai sepihak saat laporan baru diterima. Ini bukan sekadar persoalan hukum, tapi juga menyangkut nama baik dan kredibilitas pejabat publik,” ujarnya.
Tim hukum menduga, surat tuduhan yang disebarkan merupakan bagian dari upaya penggiringan opini dan manipulasi persepsi masyarakat. Mereka juga menduga adanya aktor intelektual di balik isu ini, yang berpotensi memiliki motif politik tertentu.
“Dugaan-dugaan yang mereka buat hanya akan memperkeruh suasana, apalagi Sidoarjo sedang menghadapi dinamika pemerintahan dan politik. Jangan sampai nama baik pejabat publik dirusak hanya demi agenda tertentu,” lanjutnya.
Dimas menyatakan, pihaknya akan mendorong Wakil Bupati Mimik idayana dan H. Rahmat Muhajirin untuk juga melayangkan laporan pribadi secara terpisah agar proses hukum dapat berjalan secara menyeluruh dan transparan.
Jika laporan tidak segera ditindaklanjuti, Dimas mengancam akan menggerakkan seluruh relawan untuk melakukan aksi damai di Polda Jatim sebagai bentuk kekecewaan dan dukungan moral terhadap Mimik idayana.
“Bu Mimik bahkan H+1 pascaoperasi langsung kembali turun ke lapangan menjalankan tugas. Ini bentuk dedikasi yang tidak layak dibalas dengan fitnah,” tegasnya.
Laporan resmi dari tim hukum relawan saat ini telah diterima secara administratif oleh Polda Jatim dan akan menjadi bahan kajian hukum lanjutan. Relawan berharap kasus ini segera ditangani secara adil, profesional, dan tanpa intervensi.(Devi)
