Oleh: Basa Alim Tualeka (obasa)
Surabaya, Vonisnews.com – Alasan klasik yang sering terdengar adalah Indonesia kekurangan dana untuk pembangunan, pelayanan publik, atau pengentasan kemiskinan. Namun, jika ditelaah lebih dalam, pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Indonesia adalah negara kaya baik dari sisi sumber daya alam, penerimaan pajak, maupun potensi ekonomi. Masalah utama bukan pada kurangnya uang, melainkan pada maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan kata lain, Indonesia bukan kekurangan uang, tapi kelebihan maling.
Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah: tambang, minyak, gas, hutan, laut, dan perkebunan. Dari sisi penerimaan negara, APBN Indonesia mencapai ribuan triliun rupiah setiap tahun. Jika dikelola dengan jujur dan transparan, dana tersebut seharusnya lebih dari cukup untuk:
membiayai pendidikan gratis,
memperkuat layanan kesehatan,
memperluas infrastruktur,
serta mengurangi kemiskinan secara nyata.
Namun faktanya, dana pembangunan kerap bocor di tengah jalan. Proyek-proyek strategis sering dikorupsi, dan banyak pejabat menjadikan jabatan sebagai ladang memperkaya diri.
Korupsi di Indonesia bukan sekadar praktik kecil, melainkan sistemik dan terstruktur. Mulai dari pungli, permainan proyek daerah, hingga mega korupsi di level pusat. Kolusi antar pejabat dan pengusaha hitam membentuk lingkaran setan yang merugikan negara. Nepotisme menyingkirkan SDM berkualitas dan menggantinya dengan orang-orang dekat yang belum tentu kompeten.
Akibatnya, rakyat merasa negara miskin, padahal uang negara habis dijarah. Inilah realitas yang disebut: Indonesia bukan kekurangan uang, tetapi kelebihan maling.
Strategi Menghilangkan Maling dan KKN
1. Reformasi Sistem Pengawasan
Lembaga pengawas seperti BPK, KPK, dan Ombudsman harus diperkuat, independen, serta bebas dari intervensi politik. Teknologi digital dapat digunakan untuk menutup celah kebocoran anggaran.
2. Transparansi Anggaran Publik
Setiap rupiah pajak rakyat harus bisa ditelusuri. APBN dan APBD perlu dipublikasikan secara digital dan dapat diakses publik secara real-time.
3. Penegakan Hukum yang Tegas
Hukuman bagi koruptor harus memberikan efek jera: penyitaan aset, larangan berpolitik seumur hidup, hingga hukuman maksimal bagi pengkhianat bangsa.
4. Budaya Anti-Korupsi Sejak Dini
Pendidikan karakter dan agama harus menanamkan nilai kejujuran, integritas, serta rasa malu mengambil hak orang lain.
5. Pemimpin sebagai Teladan
Teladan pemimpin adalah kunci. Jika pemimpin bersih, bawahan akan segan berbuat curang. Sebaliknya, jika pemimpin kotor, maka sistem runtuh karena teladan buruk dari puncak kekuasaan.
Indonesia tidak miskin. Indonesia hanya “dipaksa” terlihat miskin karena uang rakyat dibajak oleh maling berseragam pejabat dan kroninya. Jalan keluar bukan dengan menambah utang atau meningkatkan pajak, melainkan dengan memangkas praktik KKN.
Saat maling dan KKN berhasil diberantas, kekayaan bangsa akan kembali kepada rakyat. Indonesia akan berdiri sebagai negara kaya yang adil, makmur, dan berdaulat.
(Redaksi:Devi)
