Jakarta, Vonisnews.com – Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Pelantikan ini menjadi periode kedua bagi Khofifah-Emil dalam memimpin Jawa Timur. Hal tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat Jawa Timur terhadap kepemimpinan keduanya dalam membawa kemajuan dan kesejahteraan di Bumi Majapahit.
Ketua MAKI Koorwil Jawa Timur, Heru MAKI, menegaskan dukungan penuh terhadap duet kepemimpinan Khofifah-Emil. Menurutnya, keduanya adalah sosok pemimpin yang kompak, saling melengkapi, serta tidak mudah dipecah belah oleh pihak-pihak yang berusaha menciptakan disharmoni.
“Kedua pemimpin Jawa Timur ini adalah sosok yang sangat kompak dan saling mengisi, serta tidak akan gampang diintervensi atau dipecah belah oleh pihak yang tidak suka dengan harmonisasi keduanya,” tegas Heru MAKI.
Heru juga memperingatkan pihak-pihak yang berusaha mengadu domba atau menyebarkan narasi provokatif agar tidak bermain-main di Jawa Timur. Menurutnya, segala bentuk upaya adu domba hanya akan sia-sia dan ditolak masyarakat Jawa Timur yang menjunjung tinggi kearifan lokal.
“Upaya untuk mengadu domba berbasis narasi dukungan hanya untuk salah satu pemimpin Jawa Timur, itu hanyalah teriakan orang tidak waras di tengah pasar dan pasti akan luput dari perhatian masyarakat,” ujarnya.
Terkait isu dana hibah yang tengah ditangani KPK, Heru MAKI menyatakan keyakinannya bahwa Khofifah dan Emil tidak terlibat. Ia menegaskan agar semua pihak menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK tanpa menambah narasi yang justru menimbulkan kegaduhan.
“Jawa Timur sedang baik-baik saja. Kita percayakan sepenuhnya kepada KPK untuk menuntaskan masalah dana hibah tersebut. Yang lain tidak perlu membuat pernyataan ngawur,” tambahnya.
Sebagai penutup, Heru MAKI mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk mendukung program pembangunan pemerintah provinsi serta mengawal kebijakan peningkatan kesejahteraan dengan bijaksana. Ia menegaskan pentingnya menolak segala bentuk hoaks maupun hasutan yang berpotensi memecah belah persatuan masyarakat.
(Redaksi: Devi)
