DENPASAR, vonisnews.com – Komitmen dalam mendorong keterbukaan informasi publik mengantarkan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Perizinan, dan Aset Daerah (TRAP), Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., masuk dalam jajaran tokoh legislatif penerima Anugerah Acitya Nayaka Tvam Tahun 2026.
Penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kontribusi dan peran tokoh legislatif dalam memperkuat keterbukaan informasi publik serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terbuka bagi masyarakat.
Penetapan Made Supartha sebagai penerima penghargaan tertuang dalam surat Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 309/03/XI/KI.Bali/2026 tertanggal 12 November 2026.
Surat yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Dewa Nyoman Suardana, itu secara resmi menetapkan Made Supartha sebagai salah satu Tokoh Pendorong Keterbukaan Informasi Publik kategori Tokoh Legislatif.
Prosesi penganugerahan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 25 November 2026, mulai pukul 10.00 WITA hingga selesai, bertempat di Gedung Ksirarnawa, UPTD Taman Budaya Bali, Jalan Nusa Indah Nomor 1, Denpasar.
Acitya Nayaka Tvam, Filosofi Kepemimpinan yang Berintegritas
Anugerah Acitya Nayaka Tvam bukan sekadar penghargaan seremonial. Nama penghargaan tersebut memiliki makna filosofis yang berkaitan dengan nilai-nilai kepemimpinan dalam tradisi dan ajaran Hindu.
Secara filosofis, Acitya Nayaka Tvam menggambarkan sosok pemimpin yang arif, mulia, bijaksana, serta memiliki integritas dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Kata Acitya mengandung makna kemuliaan, kebijaksanaan, dan sesuatu yang tidak tercela. Sementara Nayaka berakar dari istilah yang berarti pemimpin, kepala, atau sosok yang dituakan.
Nilai tersebut menggambarkan kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada jabatan, tetapi juga kemampuan memberikan arah, membangun kepercayaan, serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Filosofi tersebut sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan hak masyarakat memperoleh informasi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui penghargaan ini, Komisi Informasi Provinsi Bali memberikan pengakuan kepada tokoh-tokoh yang dinilai berkontribusi dalam membangun budaya keterbukaan informasi, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif.
Peran Pansus TRAP dan Pengawasan Kebijakan Publik
Penghargaan yang diterima Made Supartha juga menjadi perhatian karena dirinya saat ini mengemban tugas sebagai Ketua Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali.
Dalam menjalankan tugasnya, Pansus TRAP melakukan pengawasan dan penelusuran terhadap berbagai persoalan tata ruang, perizinan, serta pengelolaan aset daerah yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Ketiga persoalan tersebut merupakan isu strategis bagi Bali karena berhubungan langsung dengan arah pembangunan, keberlanjutan lingkungan, kepastian regulasi, serta perlindungan kepentingan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi menjadi elemen penting agar masyarakat dapat mengetahui proses pengambilan kebijakan, memahami aturan yang berlaku, sekaligus ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Fungsi pengawasan legislatif tidak hanya memastikan kebijakan berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga mendorong agar setiap proses pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Karena itu, penghargaan Acitya Nayaka Tvam 2026 menjadi momentum untuk kembali menegaskan pentingnya transparansi sebagai bagian dari demokrasi dan pelayanan publik.
Penghargaan Sekaligus Amanah Pengabdian
Penetapan Made Supartha sebagai penerima Anugerah Acitya Nayaka Tvam 2026 membawa pesan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur penyelenggara pemerintahan.
Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, kemudahan memperoleh informasi yang benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi kebutuhan mendasar dalam membangun kepercayaan publik.
Terlebih bagi Bali, keterbukaan informasi memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan daerah yang memperhatikan kepentingan masyarakat, pelestarian lingkungan, perlindungan budaya, serta keberlanjutan tata kelola pemerintahan.
Penghargaan ini diharapkan tidak berhenti sebagai pengakuan terhadap individu, melainkan menjadi dorongan bagi lembaga pemerintahan dan legislatif untuk semakin memperkuat budaya keterbukaan informasi.
Bagi Made Supartha, penetapan sebagai penerima penghargaan kategori Tokoh Legislatif menjadi bagian dari perjalanan pengabdian di DPRD Provinsi Bali. Sekaligus menjadi pengingat bahwa fungsi representasi, legislasi, penganggaran, dan pengawasan harus senantiasa berjalan beriringan dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas kepada masyarakat.
Anugerah Acitya Nayaka Tvam 2026 pun menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bahwa kepercayaan publik harus dibangun melalui keterbukaan, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah rakyat.
(Redaksi Devi)
