DENPASAR, vonisnews.com – Rencana Pemerintah Pusat bersama DPR RI untuk mendorong pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Bali mendapat dukungan dari Ketua Satria Gerindra Bali, Gede Ngurah Ambara Putra. Menurutnya, visi Presiden Prabowo Subianto menjadikan Bali sebagai pusat finansial dunia merupakan langkah strategis yang akan membawa perubahan besar bagi perekonomian nasional maupun daerah.
Ngurah Ambara menilai konsep yang diusung Presiden Prabowo sejalan dengan pengembangan pusat keuangan internasional seperti Dubai International Financial Centre (DIFC). Kebijakan tersebut dinilai mampu menggeser orientasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menempatkan Bali sebagai salah satu pusat aktivitas finansial global.
“Visi Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa. Beliau tidak hanya memandang Bali sebagai destinasi pariwisata budaya, tetapi juga menaikkan kelas Bali menjadi pemain utama di panggung finansial dunia,” ujar Ngurah Ambara, Selasa (28/7/2026).
Mantan anggota DPD RI itu menyebut upaya menarik dana investasi global, termasuk peluang pengembangan skema family office, menjadi bukti komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.
Menurutnya, peluang investasi bernilai triliunan dolar tersebut harus dimanfaatkan secara optimal agar memberikan manfaat nyata bagi daerah. Karena itu, peran wakil rakyat asal Bali di DPR RI sangat penting untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
“Sebagai kader Gerindra yang siap memperjuangkan aspirasi Bali di DPR RI, kami akan mengawal ketat aturan turunannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Bali,” tegasnya.
Ngurah Ambara menambahkan, keberadaan PFII di Bali harus mampu melibatkan berbagai elemen lokal, mulai dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pelaku usaha lokal, hingga tenaga kerja terampil asal Bali.
Ia menegaskan Bali tidak boleh hanya menjadi lokasi penyelenggaraan pusat finansial internasional, tetapi harus menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan tersebut.
“Visi besar Presiden Prabowo harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan krama Bali, sekaligus tetap menjaga kelestarian adat, budaya, dan nilai-nilai Tri Hita Karana sebagai identitas Pulau Dewata,” pungkasnya.
(Budi)
