JOMBANG, Vonisnews.com – Kebebasan pers kembali mendapat ujian setelah seorang wartawan media BeritaIntelijenNegara.id diduga menjadi korban pengeroyokan dan intimidasi usai mengungkap dugaan aktivitas pembakaran limbah karung di wilayah Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.
Peristiwa tersebut bermula ketika wartawan melakukan investigasi lapangan terkait dugaan pembakaran limbah karung yang diduga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta berdampak terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Hasil investigasi kemudian dipublikasikan sebagai bentuk pelaksanaan tugas jurnalistik dalam menyampaikan informasi kepada publik dan menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Namun, setelah pemberitaan tersebut terbit, situasi justru memanas. Wartawan yang bersangkutan mengaku menerima berbagai bentuk intimidasi dan tekanan dari sejumlah pihak yang merasa keberatan atas pemberitaan tersebut. Bahkan, salah seorang yang disebut sebagai oknum diduga menghubungi wartawan dan mengajaknya bertemu dengan alasan untuk melakukan mediasi serta klarifikasi terkait berita yang telah dipublikasikan.
Dengan itikad baik dan harapan agar persoalan dapat diselesaikan secara dialogis, wartawan tersebut datang seorang diri ke lokasi pertemuan yang telah disepakati. Akan tetapi, menurut keterangan korban, pertemuan yang semula disebut sebagai forum mediasi justru berujung pada dugaan tindakan pengeroyokan yang melibatkan beberapa orang.
Korban juga menduga pihak pelaku usaha berada di lokasi dan turut terlibat dalam peristiwa tersebut. Dugaan tersebut tentu menjadi bagian dari materi penyelidikan yang akan didalami oleh aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan keterangan para pihak.
Apabila terbukti, tindakan kekerasan terhadap wartawan tidak hanya merupakan tindak pidana umum, tetapi juga dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang dijamin oleh negara. Oleh karena itu, segala bentuk intimidasi, ancaman, maupun kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas profesinya patut mendapat perhatian serius.
Selain dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku, apabila ditemukan unsur menghalangi atau menghambat aktivitas jurnalistik, maka tindakan tersebut juga berpotensi bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pers.
Penegakan hukum yang profesional, objektif, dan transparan sangat diperlukan agar tidak muncul anggapan bahwa kekerasan dapat dijadikan sarana untuk membungkam kritik maupun pemberitaan yang menyangkut kepentingan publik. Sengketa pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers, termasuk penggunaan hak jawab dan hak koreksi, bukan melalui intimidasi ataupun tindakan kekerasan.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa pers memiliki fungsi strategis dalam kehidupan demokrasi, yakni memberikan informasi, melakukan kontrol sosial, memberikan pendidikan kepada masyarakat, serta menjadi sarana penyampaian aspirasi publik.
Masyarakat kini menaruh harapan besar kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas peristiwa tersebut, mengidentifikasi seluruh pihak yang diduga terlibat berdasarkan alat bukti yang sah, serta memberikan perlindungan kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Negara tidak boleh kalah terhadap segala bentuk kekerasan yang mengancam kebebasan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Sebab ketika wartawan dibungkam dengan kekerasan, yang sesungguhnya menjadi korban bukan hanya insan pers, melainkan juga hak publik untuk mengetahui kebenaran.
(Hendra)
