SURABAYA, vonisnews.com – Polemik rencana pengalihan anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Babak Kualifikasi (BK) Porprov Jawa Timur dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim mulai menuai sorotan tajam.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo atau yang akrab disapa Heru MAKI, mempertanyakan dasar hukum serta kewenangan di balik rencana perubahan pengelolaan anggaran tersebut.
Heru MAKI menilai, rencana pengalihan anggaran harus dikaji secara cermat karena terdapat keputusan resmi Gubernur Jawa Timur yang secara tegas menunjuk KONI Jatim sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim X Tahun 2027.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/730/013/2025 tertanggal 6 Oktober 2025, Gubernur Khofifah Indar Parawansa secara resmi menugaskan KONI Jatim sebagai penyelenggara Porprov Jatim X Tahun 2027.
Dalam diktum KESATU disebutkan bahwa KONI Jatim ditetapkan sebagai penyelenggara. Selanjutnya, diktum KEDUA mengatur sejumlah tugas KONI, mulai dari mempersiapkan kegiatan, menetapkan jumlah peserta dan cabang olahraga yang dipertandingkan, menentukan persyaratan serta waktu penyelenggaraan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah tuan rumah, hingga membentuk panitia dan sekretariat.
Sementara itu, diktum KETIGA menjelaskan bahwa biaya pelaksanaan tugas dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur melalui Dispora Jatim serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Heru MAKI, ketentuan tersebut harus menjadi pijakan dalam menentukan batas kewenangan masing-masing lembaga.
Dispora Jatim memang memiliki peran dalam mekanisme penganggaran, tetapi penugasan penyelenggaraan secara eksplisit telah diberikan kepada KONI Jatim.
Karena itu, apabila benar terdapat rencana perubahan pengelolaan anggaran sekaligus pelaksanaan kegiatan, pemerintah provinsi harus menjelaskan secara terbuka dasar hukum dan alasan kebijakannya.
“Apakah Dispora hanya melakukan penyesuaian mekanisme penganggaran, mengubah pola penyaluran hibah, atau justru mengambil alih fungsi penyelenggaraan yang sudah ditugaskan kepada KONI? Ini harus dijelaskan secara terang,” menjadi persoalan yang disoroti Heru MAKI.
Ia menegaskan, perubahan mekanisme pembiayaan dan pengalihan kewenangan penyelenggaraan merupakan dua persoalan berbeda. Keduanya memiliki konsekuensi hukum serta pertanggungjawaban yang tidak bisa disamakan hanya dengan alasan penyesuaian administrasi.
Heru MAKI bahkan melihat adanya dugaan upaya perlawanan dari Kadispora Jatim apabila rencana pengalihan anggaran PON dan BK Porprov dari KONI Jatim ke DIPA Dispora dikorelasikan dengan keputusan gubernur tersebut.
Ia juga meminta agar Kepala Bappeda Jatim dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan mengenai alasan, pertimbangan, serta dasar hukum rencana pengalihan anggaran tersebut.
Tidak hanya mempermasalahkan kewenangan dan mekanisme penganggaran, Heru MAKI juga menyoroti kebijakan prioritas anggaran di lingkungan Dispora Jatim.
Sebagai gambaran, ia membandingkan anggaran kegiatan Gerak Jalan Mojokerto-Surabaya (GMS) yang disebut mencapai hampir Rp2,3 miliar dengan anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jatim yang menurutnya hanya sekitar sepertiga dari anggaran GMS.
“Untuk ilustrasi saja, bayangkan anggaran Gerak Jalan Mojokerto-Surabaya tembus hampir Rp2,3 miliar, sedangkan anggaran penyelenggaraan POPDA Jatim yang murni mencetak prestasi atlet pelajar hanya sepertiga dari anggaran GMS. Inilah ilustrasi bagaimana Kadispora bisa dianggap gagal untuk masuk pada narasi skala prioritas anggaran,” ungkap Heru MAKI.
Menurutnya, kebijakan anggaran olahraga seharusnya lebih berpihak pada pembinaan, peningkatan kualitas atlet, serta pencapaian prestasi olahraga Jawa Timur di tingkat nasional maupun internasional.
Atas berbagai persoalan tersebut, Heru MAKI secara tegas menyampaikan bahwa salah satu opsi untuk mempertajam kebijakan dan meningkatkan prestasi olahraga Jawa Timur adalah mengganti Kepala Dispora Jatim, Hadi Wawan.
“Pastinya saya dan MAKI Jatim secara kelembagaan akan berusaha dan berupaya menghadap Ibunda Gubernur Jawa Timur dan mendesak Ibunda Gubernur Jawa Timur untuk mencopot Kadispora Jatim, Hadi Wawan,” tegasnya.
Heru menjelaskan, desakan pencopotan Hadi Wawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satpol PP Jatim dan kini memimpin Dispora Jatim merupakan langkah yang dinilainya perlu segera dipertimbangkan demi kemajuan prestasi olahraga Jawa Timur.
Tidak berhenti pada penyampaian kritik, MAKI Jatim juga memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Pemprov Jatim dan Kantor Dispora Jatim.
Aksi tersebut, menurut Heru, akan membawa satu tuntutan utama, yakni pencopotan Kadispora Jatim.
“Saya akan gelar aksi demo besar ke Sekdaprov Jatim dan Kantor Dispora Jatim secepatnya. Insyaallah maksimal minggu depan,” tegasnya.
Selain rencana aksi demonstrasi, Heru MAKI juga menyatakan bahwa pihaknya tetap mempercepat penyusunan berkas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi terkait LPJ DIPA Anggaran Dispora Jatim tahun 2024–2026.
Menurutnya, langkah pelaporan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
Heru berharap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa segera mengambil kebijakan tegas dengan mengevaluasi kepemimpinan Dispora Jatim, termasuk mempertimbangkan pencopotan Hadi Wawan dari jabatannya.
Polemik ini sekaligus menjadi ujian bagi tata kelola olahraga Jawa Timur, khususnya dalam memastikan pembagian kewenangan antara KONI dan Dispora berjalan sesuai ketentuan hukum.
Transparansi penganggaran, kejelasan tanggung jawab kelembagaan, serta keberpihakan terhadap pembinaan atlet diharapkan menjadi prioritas agar persiapan Porprov Jatim X Tahun 2027 tidak terganggu oleh persoalan administrasi maupun tarik-menarik kewenangan.
Dugaan dan penilaian yang disampaikan Heru MAKI merupakan pernyataan pihak yang bersangkutan dan perlu diuji melalui klarifikasi serta pemeriksaan pihak berwenang. Pihak Dispora Jatim, Bappeda Jatim, dan Sekdaprov Jatim perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan dan tanggapan.
(Redaksi)
