DENPASAR, vonisnews.com – 12 November 2026 Dinamika politik nasional terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta kabar pengajuan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian aktivis perempuan dan anak Bali sekaligus praktisi hukum, Endang Hastuty Bunga, S.H.
Endang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi perkembangan politik tersebut secara bijaksana, tenang, dan mengedepankan kepentingan bangsa. Menurutnya, persoalan kenegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional, bukan berdasarkan tekanan politik maupun penilaian subjektif.
Ia menegaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka merupakan Wakil Presiden yang terpilih melalui proses demokrasi bersama Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
Karena itu, hak politik masyarakat sebagai pemilih harus dihormati. Namun, kepercayaan rakyat juga harus diimbangi dengan tanggung jawab, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum.
Terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat yang disebut telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi, Endang menghormati hak konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap tahapan dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai proses konstitusional justru menjadi ruang pertarungan kepentingan politik. Semua harus berjalan berdasarkan aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Mengenai kabar pengunduran diri Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto, Endang berpandangan bahwa keputusan untuk tetap menjabat ataupun mengundurkan diri merupakan persoalan yang harus dihormati sepanjang dilakukan melalui mekanisme konstitusional.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya terburu-buru memberikan penilaian bahwa pengunduran diri merupakan bentuk kekalahan, tekanan, ataupun kemenangan kelompok politik tertentu tanpa mengetahui secara pasti alasan dan pertimbangan yang bersangkutan.
Apabila Gibran memilih mengundurkan diri atas kehendaknya sendiri, keputusan tersebut harus dihormati. Sebaliknya, apabila memilih tetap menjalankan amanah sebagai Wakil Presiden, ia juga harus diberikan ruang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan hukum.
Kualitas Kepemimpinan Tidak Hanya Diukur dari Gelar Akademik
Endang juga menyoroti pentingnya menempatkan persoalan kualitas kepemimpinan secara proporsional. Menurutnya, kemampuan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab publik tidak semata-mata diukur dari gelar akademik.
Ia mencontohkan sosok Susi Pudjiastuti yang menunjukkan bahwa pengalaman, keberanian mengambil keputusan, kemampuan bekerja, serta hasil nyata juga merupakan bagian dari kualitas kepemimpinan.
Namun demikian, Endang menegaskan bahwa pandangan tersebut tidak berarti persyaratan hukum dan administrasi negara dapat diabaikan.
“Kualitas seseorang memang tidak hanya diukur dari gelar akademik. Pengalaman, integritas, keberanian, dan hasil kerja juga penting. Tetapi seluruh persyaratan hukum tetap harus dipenuhi,” tegasnya.
Prabowo Diminta Kedepankan Kebijaksanaan Kenegarawanan
Endang turut menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto agar tetap mengedepankan kebijaksanaan kenegarawanan dalam menghadapi dinamika politik nasional.
Menurutnya, menjaga stabilitas nasional, menghormati konstitusi, dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum merupakan bagian penting dari tanggung jawab kepemimpinan.
Ia juga mengajak masyarakat agar tidak terjebak dalam perdebatan yang berujung pada saling menghina, merendahkan, maupun menghujat.
Kritik terhadap pemerintah, lanjutnya, merupakan bagian dari hak demokrasi masyarakat. Namun, kritik sebaiknya disampaikan secara bertanggung jawab dengan menghadirkan gagasan dan solusi konstruktif.
“Indonesia membutuhkan kedewasaan politik, bukan kegaduhan yang berkepanjangan. Berbeda pendapat merupakan hal wajar dalam demokrasi, tetapi persatuan bangsa harus tetap dijaga,” ungkapnya.
Endang menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus selalu ditempatkan sebagai prioritas utama, terlepas dari siapa yang memegang jabatan maupun keputusan politik yang akhirnya diambil.
Baginya, jabatan merupakan amanah, kekuasaan adalah tanggung jawab, dan setiap keputusan kenegaraan harus berlandaskan konstitusi serta kepentingan bangsa.
“Saya menghormati setiap keputusan yang diambil melalui mekanisme konstitusional. Jangan sampai kepentingan pribadi maupun kelompok mengalahkan kepentingan bangsa dan negara,” pungkas Endang Hastuty Bunga, S.H.
Endang Hastuty Bunga, S.H.
Aktivis Perempuan dan Anak Bali
Praktisi Hukum.
(Budi)
