Jakarta, 11 November 2026 – Lentera Advokasi Nusantara Transpran dan Masiv (LANTAM) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 11 November 2026. Aksi tersebut diikuti oleh puluhan massa yang membawa aspirasi dan tuntutan agar KPK memberikan perhatian serius terhadap dugaan permasalahan dalam pengelolaan anggaran dan proyek di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan.
Aksi demonstrasi tersebut dipimpin oleh Pablo Saragih selaku pimpinan aksi. Kehadiran LANTAM di Kantor KPK merupakan bentuk penyampaian aspirasi publik sekaligus dorongan kepada lembaga antirasuah agar melakukan penelusuran dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proyek pemeliharaan dan belanja alat berat DLH Kota Medan yang memiliki nilai anggaran sekitar Rp11,4 miliar.
Pablo Saragih menyoroti dua komponen anggaran, yakni proyek pemeliharaan sebesar Rp4,5 miliar dan belanja alat berat sebesar Rp6,96 miliar. Besarnya nilai anggaran tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai proses perencanaan, penetapan kebutuhan, spesifikasi teknis, penyusunan harga, hingga mekanisme penentuan penyedia barang dan jasa.
Dalam aksi tersebut, Pablo Saragih menegaskan bahwa penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pablo Saragih selaku pimpinan aksi menyampaikan bahwa KPK harus memberikan perhatian terhadap persoalan ini dan tidak membiarkan pertanyaan publik mengenai penggunaan anggaran daerah tanpa kejelasan.
“Kami datang ke KPK untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kota Medan. Anggaran sebesar Rp11,4 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Oleh karena itu, publik berhak mengetahui bagaimana proses pengadaan dan pelaksanaan proyek tersebut berjalan. Kami meminta KPK melakukan penelusuran secara objektif, transparan, dan menyeluruh apabila ditemukan indikasi penyimpangan,” tegas Pablo Saragih.
Adapun tuntutan Aliansi Pemerhati Kebijakan Publik dalam aksi tersebut adalah:
1. Mendesak KPK RI untuk menindaklanjuti dan melakukan penelusuran terhadap dugaan permasalahan proyek pemeliharaan dan belanja alat berat Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dengan total anggaran sekitar Rp11,4 miliar.
2. Mendesak KPK, Kejaksaan, dan aparat pengawasan yang berwenang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses perencanaan, penganggaran, penetapan kebutuhan, spesifikasi teknis, penyusunan harga, pemilihan metode pengadaan, proses e-Purchasing, penetapan penyedia, kontrak, pembayaran, hingga pelaksanaan proyek.
3. Mendesak dilakukannya evaluasi terhadap pengelolaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, termasuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek tersebut.
4. Mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya unsur tindak pidana korupsi atau pelanggaran hukum lainnya.
LANTAM menegaskan bahwa aksi ini bukan semata-mata bentuk kritik, melainkan bagian dari tanggung jawab masyarakat sipil dalam mengawasi penggunaan anggaran publik. Setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan masyarakat.
LANTAM juga menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan tindak lanjut dari lembaga penegak hukum. Kami berharap KPK RI dapat menerima aspirasi ini dan memberikan respons sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Jangan biarkan anggaran publik menjadi ruang bagi kepentingan segelintir pihak. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai terang dan mendapatkan kepastian hukum,” tutup Pablo Saragih.
Lentera Advokasi Nusantara Transparan dan Masiv (LANTAM)
Pimpinan Aksi,
PABLO SARAGIH
(Spt)
