Example floating
Example floating
banner 1000x130
Berita

USULKAN SJAFRIE SJAMSOEDDIN SEBAGAI WAKIL PRESIDEN RI, KETUA DPP GPM: DORONG PENGUATAN KEPEMIMPINAN DAN PEMBANGUNAN MARITIM NASIONAL

admin
14
×

USULKAN SJAFRIE SJAMSOEDDIN SEBAGAI WAKIL PRESIDEN RI, KETUA DPP GPM: DORONG PENGUATAN KEPEMIMPINAN DAN PEMBANGUNAN MARITIM NASIONAL

Sebarkan artikel ini
Img 20261117 Wa0107
banner 1000x130

Jakarta* Ketua DPP Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Bidang Kemaritiman, Ganda M. Sihite, mengusulkan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai figur yang patut dipertimbangkan untuk menduduki jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Usulan tersebut didasarkan pada kebutuhan penguatan kepemimpinan nasional yang mampu mengintegrasikan pembangunan kemaritiman, tata kelola pemerintahan, stabilitas nasional, dan kepentingan strategis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Menurut Ganda, posisi Wakil Presiden memiliki peran strategis dalam mendukung Presiden, memastikan kesinambungan pemerintahan, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan figur dengan pengalaman kepemimpinan, kemampuan koordinasi kelembagaan, serta pemahaman terhadap kompleksitas persoalan nasional.

banner 1000x130

Ganda memandang Sjafrie Sjamsoeddin sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan dalam diskursus penguatan kepemimpinan nasional. Pengalaman Sjafrie dalam lingkungan militer dan pemerintahan memberikan perspektif tersendiri mengenai kepemimpinan strategis, pengelolaan organisasi, koordinasi antarlembaga, serta pengambilan keputusan dalam menghadapi persoalan nasional yang kompleks.

Lebih jauh, Ganda menekankan bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang memiliki perspektif kemaritiman secara komprehensif. Sebagai negara kepulauan, laut bukan sekadar batas geografis, melainkan ruang hidup, penghubung antardaerah, sumber pertumbuhan ekonomi, jalur perdagangan internasional, sekaligus bagian penting dari identitas dan kedaulatan bangsa.

Menurutnya, pembangunan kemaritiman tidak boleh hanya berorientasi pada pengelolaan sumber daya kelautan. Pembangunan tersebut harus mencakup penguatan konektivitas antarpulau, pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan, pengembangan industri maritim, perlindungan ekosistem laut, serta pemerataan kesejahteraan wilayah kepulauan.

Dalam perspektif tersebut, kompetensi pengembangan model kerja sama sipil-militer dalam pengelolaan kebijakan umum pertahanan negara Indonesia juga memiliki relevansi. Ganda berpandangan bahwa sinergi sipil-militer dapat dikembangkan sebagai model koordinasi kelembagaan yang mendukung pengelolaan persoalan nasional, termasuk pengembangan wilayah maritim, mitigasi konflik, penanganan bencana, dan perlindungan kepentingan masyarakat pesisir.

Pendekatan tersebut harus tetap berlandaskan supremasi sipil, demokrasi konstitusional, profesionalisme kelembagaan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, kolaborasi antarkomponen bangsa dapat berjalan secara proporsional dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Ganda juga menghubungkan gagasan tersebut dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda memperkuat pertahanan dan keamanan negara, mendorong kemandirian bangsa, membangun dari desa dan wilayah bawah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan maritim harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan agenda tersebut, bukan sekadar program sektoral.

“Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu melihat kemaritiman sebagai agenda strategis pembangunan nasional. Laut harus menjadi penghubung ekonomi, pusat pertumbuhan, ruang diplomasi, dan sumber kesejahteraan rakyat. Karena itu, diperlukan kepemimpinan yang mampu membangun sinergi lintas sektor dan mengintegrasikan berbagai potensi bangsa,” ungkap Ganda.

Ia menambahkan, usulan terhadap Sjafrie Sjamsoeddin merupakan gagasan mengenai kebutuhan kepemimpinan nasional yang memiliki kapasitas koordinasi strategis dan pemahaman lintas sektor. Namun, setiap proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus tetap dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

Pada akhirnya, Ganda menegaskan bahwa masa depan Indonesia sebagai negara maritim membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas nasional, tetapi juga mampu memastikan laut menjadi fondasi pembangunan, kemandirian ekonomi, persatuan bangsa, dan kesejahteraan masyarakat. (Spt)

banner 1000x130 banner 1000x130
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *