SURABAYA, vonisnews.com – Penelusuran Tim Litbang dan Investigasi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur terkait dugaan keberadaan dana bantuan sponsorship untuk kegiatan Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo (GMS) Tahun 2025 kembali menemukan fakta yang menjadi sorotan.
Di tengah proses investigasi tersebut, tim Litbang MAKI Jatim mengaku menemukan adanya surat resmi permohonan bantuan dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Timur yang ditujukan kepada sejumlah pihak sponsorship untuk mendukung pelaksanaan GMS 2025.
Temuan surat tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai mekanisme penggalangan dan pengelolaan dana sponsorship, mengingat berdasarkan informasi yang disampaikan MAKI Jatim, anggaran pelaksanaan GMS 2025 telah dialokasikan melalui APBD I Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar kurang lebih Rp2,3 miliar.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo atau yang dikenal dengan sapaan Heru MAKI, menilai keberadaan surat permohonan bantuan tersebut perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak Dispora Jatim.
Menurutnya, apabila anggaran kegiatan telah disediakan melalui APBD, maka mekanisme pengajuan bantuan kepada pihak sponsorship harus dijelaskan secara transparan, termasuk tujuan penggunaan, pencatatan, pertanggungjawaban, serta pihak yang berwenang mengelolanya.
“Bikin malu. Kok bisa Dispora Jatim membuat surat permohonan bantuan yang ditujukan kepada pihak sponsorship, di tengah fakta bahwa APBD I Pemprov Jatim telah memberikan anggaran sebesar Rp2,3 miliar? Jujur, surat itu berpotensi mencoreng muka Ibunda Gubernur Jawa Timur serta harkat dan martabat Pemprov Jatim. Hanya satu kata, copot Kadispora Jatim!” tegas Heru MAKI.
Heru menegaskan, persoalan ini tidak boleh berhenti sebatas ditemukannya surat permohonan bantuan. Menurutnya, perlu dilakukan penelusuran menyeluruh terhadap sumber dana sponsorship, besaran bantuan yang diterima, aliran penggunaan dana, hingga laporan pertanggungjawabannya.
MAKI Jatim juga menyoroti potensi terulangnya mekanisme serupa dalam pelaksanaan GMS Tahun 2026. Pihaknya menduga praktik pengajuan bantuan sponsorship kembali berpotensi dilakukan apabila tidak ada evaluasi dan pengawasan yang serius.
Karena itu, Heru MAKI kembali menyampaikan peringatan keras bahwa keberadaan dana bantuan sponsorship untuk pelaksanaan GMS 2025 maupun 2026 akan menjadi bagian dari laporan kepada bidang hukum MAKI Jatim.
Tidak hanya dana sponsorship, pihaknya juga menyatakan akan menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum internal Dispora Jatim yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan tersebut.
Heru menilai transparansi menjadi hal mutlak agar tidak muncul dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD maupun bantuan pihak ketiga.
MAKI Minta Penjelasan dan Audit Menyeluruh
MAKI Jatim menegaskan bahwa dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana sponsorship harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, aliran dana, serta pertanggungjawaban keuangan. Dugaan tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai tindak pidana sebelum ditemukan bukti dan hasil pemeriksaan oleh aparat berwenang.
Publik pun dinilai berhak mengetahui apakah dana sponsorship benar-benar digunakan untuk mendukung kegiatan GMS atau terdapat persoalan dalam mekanisme pengelolaannya.
Hingga persoalan ini mencuat, penjelasan resmi dari Dispora Jatim terkait surat permohonan bantuan sponsorship dan mekanisme pertanggungjawaban dana tersebut masih perlu dimintakan untuk memberikan keberimbangan informasi.
Bagi MAKI Jatim, persoalan GMS bukan sekadar kegiatan olahraga tahunan, melainkan juga menyangkut integritas birokrasi, transparansi anggaran, dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
(Redaksi: Devi)
















