Surabaya, Vonisnews.com – Bawaslu Jawa Timur (Jatim) baru saja menggelar Pertemuan Panwascam Kabupaten/Kota se-Jatim yang berlangsung mulai tanggal 13 hingga 15 Agustus 2024 di Empire Palace, Surabaya. Kegiatan yang seharusnya menjadi ajang konsolidasi dan koordinasi ini justru menimbulkan dugaan penyelewengan anggaran yang serius.
Menurut laporan dari Makinews.com, LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim telah menyatakan kesiapannya untuk membongkar dan meneliti DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Bawaslu Jatim terkait kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil investigasi awal, acara ini diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun, penelusuran terhadap data Sirup LKPP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) menunjukkan bahwa DIPA Anggaran Bawaslu Jatim 2024 tidak mencantumkan adanya paket pengadaan yang spesifik menggambarkan pertemuan Panwascam se-Jatim ini.
MAKI Jatim menemukan hanya dua paket pengadaan dalam DIPA Bawaslu Jatim yang diduga berkaitan dengan kegiatan ini, yaitu paket pengadaan belanja operasional dan alat tulis kantor (ATK) sebanyak 4505 paket dengan anggaran sebesar Rp 40.261.551.000, serta paket pengadaan ATK dengan anggaran sebesar 3,4 miliar rupiah yang berfokus pada kebutuhan internet.
Namun, tidak ada paket pengadaan yang spesifik untuk acara di Empire Palace tersebut.Lebih lanjut, Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim mengindikasikan adanya upaya pemecahan paket anggaran oleh Bawaslu Jatim. Temuan ini semakin diperkuat oleh wawancara yang dilakukan dengan beberapa peserta kegiatan, yang mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap fasilitas hotel yang tidak sesuai harapan, serta kualitas makanan yang jauh dari standar.
Beberapa peserta bahkan mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli makanan dan minuman sendiri.Sejumlah peserta juga menyatakan siap menjadi saksi jika masalah ini berlanjut ke ranah hukum. Ketua MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa timnya akan terus menggali informasi lebih lanjut di lapangan dan belum berhenti melakukan investigasi.
“Kegiatan berbasis anggaran sebesar 3,5 miliar tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh Bawaslu Jatim. MAKI Jatim siap untuk membongkar semua, termasuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk kegiatan Bawaslu Jatim lainnya,” ujar Heru dalam keterangan pers yang diterima redaksi.
Heru juga menambahkan bahwa jika dugaan penyelewengan anggaran ini terbukti, hal ini dapat menjadi preseden buruk dan berpotensi menodai pesta demokrasi Pilkada serentak di Jatim yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang.Tidak hanya itu, Heru menyatakan bahwa tim hukum MAKI Jatim sudah mempersiapkan laporan terhadap KPU Jatim dan beberapa KPU Kabupaten, termasuk Jember, Nganjuk, Probolinggo, dan Ngawi, atas dugaan penyalahgunaan anggaran.
Ia menegaskan bahwa kedua penyelenggara pesta demokrasi, yakni KPU Jatim dan Bawaslu Jatim, diduga kuat bermain-main dalam pengelolaan anggaran.“Kita usut tuntas dan semua harus transparan. Ini janji saya sebagai Ketua MAKI Jatim untuk menyelesaikan dugaan penyimpangan anggaran di KPU Jatim dan Bawaslu Jatim,” tegas Heru.(DEVI)
