JOMBANG, Vonisnews.com – Proyek overlay atau pengaspalan ulang di ruas Jalan Mastrip, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, saat ini tengah dikebut. Pekerjaan yang membentang sepanjang kurang lebih dua kilometer tersebut dilaksanakan oleh PT Tripalindo Transmix dengan pelaksana lapangan berinisial A.K. Proyek ini diharapkan mampu menjawab keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang selama bertahun-tahun mengalami kerusakan, retak, dan berlubang.
Namun, di balik harapan akan hadirnya jalan yang lebih nyaman dan aman bagi pengguna, masyarakat diminta tidak hanya fokus pada hasil akhir berupa hamparan aspal baru. Pengawasan terhadap seluruh proses pekerjaan dinilai sama pentingnya guna memastikan proyek yang dibiayai dari uang rakyat benar-benar berjalan sesuai spesifikasi, transparan, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada kualitas pekerjaan pengaspalan, tetapi juga pada pengelolaan material hasil kerukan aspal lama yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Dalam sejumlah proyek jalan sebelumnya, beredar informasi di masyarakat mengenai dugaan praktik pengelolaan material kerukan yang tidak transparan hingga adanya dugaan material tersebut diperjualbelikan oleh pihak-pihak tertentu.
Informasi tersebut tentu memerlukan pembuktian dan penelusuran lebih lanjut oleh instansi berwenang. Namun, munculnya berbagai informasi itu menjadi alasan kuat mengapa masyarakat perlu ikut mengawasi setiap tahapan pekerjaan proyek pemerintah.
Material hasil kerukan aspal bukanlah limbah atau barang bekas yang tidak bernilai. Sebaliknya, material tersebut merupakan aset yang berasal dari pekerjaan yang dibiayai oleh negara dan memiliki nilai ekonomis yang harus dikelola sesuai ketentuan administrasi dan hukum yang berlaku.
Karena itu, masyarakat berhak mengetahui secara terbuka berapa volume material hasil kerukan yang dihasilkan dari proyek tersebut, siapa pihak yang bertanggung jawab mengelolanya, ke mana material tersebut dibawa, apakah terdapat berita acara serah terima, dan apakah seluruh proses pengelolaannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Transparansi dalam pengelolaan aset proyek menjadi bagian penting dari akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Jangan sampai aset yang berasal dari uang rakyat berpindah tangan tanpa kejelasan administrasi dan tanpa pengawasan yang memadai.
Selain persoalan material hasil kerukan, masyarakat juga perlu memahami sejumlah aspek teknis yang wajib diawasi selama proses pengaspalan berlangsung. Hal ini penting untuk memastikan jalan yang dibangun memiliki kualitas yang baik dan mampu bertahan dalam jangka waktu panjang.
Beberapa hal yang wajib menjadi perhatian publik antara lain keberadaan papan informasi proyek yang memuat identitas pekerjaan, nilai kontrak, sumber pendanaan, pelaksana, dan masa pelaksanaan. Papan informasi merupakan bentuk keterbukaan kepada masyarakat dan menjadi hak publik untuk mengetahui proyek yang sedang berlangsung.
Ketebalan lapisan aspal juga menjadi faktor krusial. Aspal yang dihampar harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak. Ketebalan yang tidak sesuai berpotensi menyebabkan jalan lebih cepat rusak saat menerima beban kendaraan berat.
Sebelum pengaspalan dilakukan, permukaan jalan wajib dibersihkan dari debu, tanah, lumpur, maupun material lepas lainnya. Tahapan ini sering dianggap sepele, padahal sangat menentukan daya rekat lapisan aspal baru terhadap permukaan jalan lama.
Tahap berikutnya yang tidak kalah penting adalah penyemprotan tack coat atau prime coat. Lapisan perekat ini berfungsi menyatukan lapisan lama dengan lapisan baru. Jika proses ini tidak dilakukan secara maksimal, risiko terjadinya pengelupasan aspal akan semakin besar.
Masyarakat juga perlu memperhatikan kualitas campuran aspal yang digunakan. Material yang tidak memenuhi spesifikasi dapat berdampak langsung terhadap umur layanan jalan. Demikian pula proses pemadatan menggunakan alat berat atau roller yang harus dilakukan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan rongga-rongga yang berpotensi mempercepat kerusakan.
Sistem drainase dan kemiringan jalan juga wajib menjadi perhatian. Jalan yang baik harus mampu mengalirkan air dengan lancar sehingga tidak menimbulkan genangan yang dapat mempercepat kerusakan lapisan aspal.
Selain itu, sambungan antara hamparan aspal lama dan baru harus dikerjakan dengan rapi dan kuat. Sambungan yang buruk sering menjadi titik awal munculnya retakan dan kerusakan pada permukaan jalan.
Dalam pelaksanaan proyek pemerintah, media massa, masyarakat, dan lembaga pengawas memiliki hak untuk melakukan dokumentasi dan pemantauan sebagai bentuk kontrol sosial. Pengawasan publik merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran dan menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Masyarakat Jombang berharap proyek overlay Jalan Mastrip yang saat ini sedang berlangsung tidak hanya menghasilkan jalan yang mulus secara visual, tetapi juga berkualitas dari sisi teknis serta dikerjakan secara transparan. Harapan tersebut sejalan dengan semangat pembangunan yang bersih, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih jauh lagi, proyek ini diharapkan menjadi contoh bahwa pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang rakyat harus selalu terbuka terhadap pengawasan. Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan negara, tidak boleh ada aset publik yang hilang tanpa kejelasan, dan tidak boleh ada proyek pemerintah yang berjalan tanpa transparansi kepada masyarakat yang membiayainya melalui pajak dan anggaran negara.
Dengan pengawasan yang kuat dari masyarakat, media, dan lembaga terkait, proyek pembangunan jalan tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
Penulis: Hendra
