SURABAYA, Vonisnews.com – Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan pemotongan anggaran kegiatan reses anggota legislatif yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.
Dalam aksi tersebut, Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran reses serta meminta adanya penegakan hukum apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan dana yang bersumber dari uang rakyat.
Koordinator aksi, Abdul Azis, menyampaikan bahwa dugaan pemotongan anggaran reses berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari kegiatan serap aspirasi yang dilakukan oleh wakil rakyat. Menurutnya, apabila anggaran yang telah dialokasikan tidak digunakan sesuai peruntukannya, maka kualitas pelaksanaan reses dapat menurun dan berdampak pada efektivitas penyampaian aspirasi masyarakat.
Dalam orasinya, massa aksi mempertanyakan realisasi penggunaan anggaran reses yang disebut tidak sesuai dengan ketentuan. Mereka menilai transparansi dan keterbukaan informasi sangat diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi maupun dugaan penyimpangan yang berkembang di tengah masyarakat.
Selain mendesak audit oleh lembaga yang berwenang, AMI juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Mereka menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Perwakilan massa aksi diterima oleh H. Surat, S.Pd., selaku perwakilan DPD PAN untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, AMI meminta partai melakukan evaluasi internal terhadap kader yang namanya disebut dalam dugaan tersebut serta mendukung proses pemeriksaan yang terbuka, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Massa Aliansi Madura Indonesia berharap tuntutan yang mereka sampaikan tidak berhenti sebagai perhatian sesaat, melainkan ditindaklanjuti melalui langkah konkret berupa audit independen, transparansi penggunaan anggaran, serta penegakan hukum yang adil apabila ditemukan adanya pelanggaran.
AMI menegaskan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara serta menjaga akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
(Red)
