SURABAYA, Vonisnews.com – Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (AMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPW PAN Jawa Timur pada Kamis (18/6/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan kepada partai politik agar segera mengambil langkah tegas terkait dugaan pemotongan dana reses yang menyeret nama anggota DPRD Kota Surabaya, Juliana Eva Wati.
Dalam orasinya, massa AMI menegaskan bahwa dugaan penyimpangan dana reses tidak boleh dianggap sebagai persoalan internal semata. Menurut mereka, dana reses merupakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat sehingga penggunaannya harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
AMI mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan dugaan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Surabaya untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Mereka berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan independen guna mengungkap kebenaran atas laporan yang telah disampaikan.
Perwakilan massa aksi kemudian diterima oleh Akbar, staf sekretariat DPW PAN Jawa Timur.
Dalam keterangannya, Akbar menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan ataupun memberikan sanksi terhadap anggota fraksi PAN yang sedang menjadi sorotan publik.
Meski demikian, Akbar memastikan seluruh aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh AMI akan diteruskan kepada pimpinan partai, termasuk Ketua DPW PAN Jawa Timur, agar mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme internal organisasi.
Sekretaris DPP AMI, Abdul Aziz, SH, menegaskan pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga terdapat kejelasan baik dari aparat penegak hukum maupun dari partai politik yang bersangkutan.
“Kami datang untuk meminta pertanggungjawaban moral dan politik. Jika benar terdapat praktik pemotongan dana reses yang merugikan masyarakat, maka harus ada tindakan tegas. Kami tidak ingin dana yang bersumber dari uang rakyat justru disalahgunakan oleh oknum yang diberi amanah sebagai wakil rakyat,” tegas Abdul Aziz di hadapan massa aksi.
AMI juga menyatakan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila tidak terdapat perkembangan signifikan terhadap laporan yang telah mereka sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Surabaya maupun respons resmi dari pihak partai.
Aksi berlangsung dengan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Hingga kegiatan berakhir, massa tetap menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum terhadap setiap dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik.
(Redaksi)
