Denpasar, Vonisnews.com – 21 Juni 2025 Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali mendorong Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan alokasi anggaran pendidikan dan menyesuaikan regulasi agar lebih berpihak pada keberlangsungan sekolah swasta. Hal ini disampaikan Ketua BMPS Bali, Gede Ngurah Ambara Putra SH, dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Yayasan Harapan Nusantara, Denpasar.
Ambara Putra menyampaikan apresiasi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa pendidikan dasar wajib diselenggarakan tanpa pungutan biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Putusan MK ini sejalan dengan cita-cita pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Namun, Pemerintah harus jeli melihat keberagaman kategori sekolah swasta di Bali yang terdiri dari sekolah mandiri, semi mandiri atau subsidi, serta sekolah dengan kurikulum khusus,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya regulasi turunan yang mampu menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. “Regulasi harus responsif terhadap dinamika sekolah swasta dan kemampuan fiskal pemerintah,” tambahnya.
Ambara Putra juga mengingatkan agar anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, yang pada 2024 mencapai Rp 1,38 triliun, benar-benar digunakan untuk mendukung semua aspek pendidikan di Bali, termasuk sekolah swasta. Dengan jumlah siswa SLTA sekitar 186 ribu, alokasi dana per siswa sekitar Rp 7,4 juta per tahun dinilai cukup untuk mendukung kebijakan pendidikan gratis yang merata.
Lebih lanjut, BMPS Bali meminta Pemerintah agar tidak tergesa-gesa membangun sekolah negeri baru tanpa kajian komprehensif terkait daya tampung, kuota, dan kondisi demografis. Hal ini demi menghindari penurunan daya tampung sekolah swasta yang selama ini menjadi mitra strategis Pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) di Bali, yang saat ini masih di angka 74% dan di bawah capaian Provinsi Yogyakarta, meskipun Bali memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi.
“Sekolah swasta bukanlah pesaing, melainkan mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses dan mutu pendidikan. Sekolah swasta justru membantu meringankan beban anggaran negara,” pungkas Ambara Putra.
Rapat koordinasi BMPS Bali ini menjadi forum penting untuk menyuarakan aspirasi sekaligus memberikan masukan agar kebijakan pendidikan di Bali semakin sinergis dan berkeadilan, demi kemajuan dunia pendidikan di Pulau Dewata.(Budi)
