Denpasar, Vonisnews.com – Gubernur Bali I Wayan Koster bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bali menerima perwakilan pengelola aplikasi dan koordinator driver ojek online (OJOL) di kediaman resmi Jaya Sabha, Sabtu (30/8/2025) malam pukul 23.30 WITA.
Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keterbukaan, dihadiri Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Danrem Wirasatya, Ka Binda Bali, Danlanal, serta Danlanud. Dialog ini digelar pasca aksi demonstrasi para pengemudi ojol yang sempat terjadi sebelumnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Wayan Koster menegaskan komitmennya mendengar langsung aspirasi para pengemudi ojol. Ia memberikan tanggapan positif dengan sikap sabar, humanis, dan konstruktif.
“Saya menghormati dan berterima kasih atas kesediaan rekan-rekan hadir. Saya memahami aksi solidaritas yang dilakukan terkait peristiwa di Jakarta yang menelan korban jiwa. Namun, saya mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib, tidak anarkis, dan tidak terprovokasi pihak-pihak yang ingin membuat Bali tidak aman,” tegas Koster.
Ia juga mengungkapkan, dari laporan yang diterima, sejumlah peserta aksi yang bertindak anarkis ternyata bukan warga ber-KTP Bali, melainkan berasal dari luar daerah. Karena itu, Koster mengimbau agar seluruh pihak bersama-sama menjaga ketertiban, mengingat Bali baru pulih dari dampak pandemi Covid-19.
“Bali adalah daerah pariwisata. Jika keamanan terganggu, perekonomian kita juga terdampak. Karena itu, saya meminta agar aksi demo tidak diulang kembali dan para driver ojol yang terdaftar, sebanyak 12.000 orang, diinformasikan untuk mendukung terciptanya situasi kondusif,” tambahnya.
Mendengar arahan tersebut, para koordinator ojol sepakat menghentikan aksi unjuk rasa dan memilih kembali fokus mencari nafkah untuk keluarga mereka. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas sikap humanis Gubernur Koster yang mau menerima aspirasi secara terbuka.
Di akhir pertemuan, Koster meminta Kapolda Bali dan Pangdam IX/Udayana menindak tegas oknum perusuh yang merusak fasilitas negara maupun masyarakat, serta memproses hukum mereka yang terbukti melanggar aturan.
Forkopimda Bali secara bulat mendukung langkah pemerintah provinsi menjaga keamanan dan kondusivitas daerah demi keberlangsungan pariwisata dan perekonomian Pulau Dewata. (Budi)
