SURABAYA, vonisnews.com – Pengelolaan anggaran kegiatan Gerak Jalan Mojokerto – Suroboyo (GMS) Tahun 2026 menjadi sorotan serius Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur. Organisasi tersebut mempertanyakan besarnya anggaran yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim untuk kegiatan tahunan tersebut.
Ketua MAKI Koorwil Jawa Timur, Heru Satriyo atau yang akrab disapa Heru MAKI, mengungkapkan bahwa anggaran Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo sejak beberapa tahun terakhir disebut mencapai lebih dari Rp2,3 miliar setiap tahunnya. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.
Menurut Heru, MAKI Jatim telah memberikan peringatan kepada Kepala Dispora Jatim sejak tahun anggaran 2023 terkait besarnya alokasi anggaran GMS. Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan MAKI, hingga tahun anggaran 2026 nominal anggaran kegiatan tersebut masih berada di kisaran Rp2,3 miliar lebih.
Persoalan yang dipertanyakan MAKI adalah perbandingan antara besarnya anggaran penyelenggaraan dengan total hadiah uang pembinaan bagi peserta yang disebut hanya sebesar Rp150 juta.
Heru menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dan terperinci, terutama mengenai penggunaan sisa anggaran yang mencapai sekitar Rp2,15 miliar.
Ia mempertanyakan apakah sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan perlengkapan acara, seperti penyewaan tenda, kursi, fasilitas pemberangkatan, hingga kegiatan seremonial di kawasan Tugu Pahlawan Surabaya.
“Masuk akalkah jika anggaran Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo mencapai Rp2,3 miliar lebih, sementara total hadiah uang pembinaan hanya Rp150 juta? Publik berhak mengetahui secara transparan ke mana penggunaan anggaran tersebut dialokasikan,” ungkap Heru MAKI.
Ia menegaskan, besarnya anggaran tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. MAKI menilai perlu dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh komponen belanja, mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan, hingga laporan pertanggungjawaban keuangan.
Anggaran GMS Dibandingkan dengan POPDA Jatim
Heru MAKI juga menyoroti perbandingan alokasi anggaran Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo dengan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur Tahun 2026.
Menurut data anggaran yang disampaikan MAKI, kegiatan GMS memperoleh alokasi lebih dari Rp2,3 miliar, sedangkan POPDA Jatim hanya dianggarkan sekitar Rp772 juta.
Padahal, POPDA merupakan ajang pembinaan dan regenerasi atlet pelajar yang memiliki peran strategis dalam mempersiapkan atlet masa depan Jawa Timur, termasuk calon atlet yang nantinya diharapkan mampu berkompetisi di tingkat nasional melalui ajang Pekan Olahraga Nasional (PON).
Perbandingan tersebut, menurut Heru, perlu menjadi bahan evaluasi Pemprov Jatim dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran olahraga daerah.
Ia menilai pelestarian budaya olahraga melalui Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo tetap penting, tetapi transparansi dan efektivitas penggunaan uang rakyat juga harus menjadi perhatian utama.
Serukan Masyarakat Boikot Keikutsertaan GMS 2026
Sebagai bentuk desakan agar persoalan anggaran mendapatkan perhatian serius, Heru MAKI secara terbuka menyerukan kepada masyarakat Jawa Timur untuk memboikot keikutsertaan dalam Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo Tahun 2026.
Seruan tersebut disampaikan sebagai bentuk protes terhadap dugaan ketidakwajaran pengelolaan anggaran yang menurut MAKI perlu diperiksa lebih lanjut.
“Bismillah, saya Heru MAKI, Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur, menyerukan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk bersama-sama memboikot keikutsertaan dalam Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo Tahun 2026. Seruan ini dilandasi keprihatinan atas dugaan penyimpangan anggaran yang harus diusut secara transparan dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Heru menambahkan, MAKI Jatim tidak hanya menyampaikan kritik melalui pernyataan publik. Pihaknya juga telah mempersiapkan bidang hukum untuk menyusun berkas laporan terkait dugaan penyimpangan anggaran penyelenggaraan GMS.
Dalam waktu dekat, MAKI Jatim berencana menyampaikan laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, agar dilakukan penelaahan dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran kegiatan tersebut.
MAKI Jatim berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri seluruh proses penganggaran dan pelaksanaan Gerak Jalan Mojokerto–Suroboyo, termasuk memeriksa dokumen perencanaan, rincian belanja, kontrak pengadaan, serta laporan pertanggungjawaban kegiatan.
Heru menegaskan bahwa kritik yang disampaikan MAKI merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik. Dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif dan tidak boleh langsung dianggap sebagai tindak pidana sebelum ditemukan bukti yang cukup.
Menurutnya, setiap rupiah yang bersumber dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Harapan kami, seruan ini menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan meminimalisir perilaku koruptif di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jangan sampai kegiatan yang membawa nama pelestarian budaya olahraga justru menyisakan pertanyaan besar mengenai transparansi penggunaan uang rakyat,” pungkas Heru MAKI.
MAKI Jatim berharap Pemprov Jatim, khususnya Dispora Jatim, memberikan penjelasan terbuka mengenai rincian anggaran GMS Tahun 2026 agar polemik tersebut dapat dijawab berdasarkan data dan fakta.
VIRALKAN!
(Redaksi: Devi)
