SURABAYA, Vonisnews.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur menegaskan bahwa laporan masyarakat harus menjadi salah satu instrumen utama dalam proses rotasi, mutasi, maupun seleksi jabatan Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut Ketua MAKI Jatim, Heru, keberadaan laporan masyarakat tidak lagi sekadar menjadi pelengkap dalam proses pengambilan kebijakan, melainkan telah berkembang menjadi bagian penting yang mendapat perhatian dalam berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Heru menilai Panitia Seleksi (Pansel) yang akan melaksanakan asesmen calon kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru perlu menjadikan laporan masyarakat sebagai salah satu indikator penilaian dalam menentukan hasil akhir seleksi.
“Laporan masyarakat harus mendapat artikulasi dan kajian investigatif yang memadai. Ini seharusnya menjadi salah satu aspek penting dalam penentuan hasil akhir calon Kepala Dinas di lingkungan Pemprov Jatim,” ujar Heru.
Ia menegaskan bahwa kebijakan rotasi pejabat Eselon II tidak cukup hanya didasarkan pada kebutuhan organisasi atau keterbatasan sumber daya pejabat yang tersedia. Rekam jejak pejabat yang akan menempati posisi baru juga harus menjadi perhatian serius.
Menurutnya, setiap kepala dinas memiliki catatan perjalanan karier yang dapat ditelusuri, baik ketika menjabat sebagai kepala seksi, kepala bidang, sekretaris dinas, hingga menduduki jabatan strategis lainnya. Catatan tersebut, kata Heru, penting untuk menilai integritas dan kapasitas seorang pejabat sebelum diberikan amanah yang lebih besar.
“Dasar kebijakan tidak boleh hanya berbasis minimnya personel Eselon II tanpa melihat rekam jejak yang telah ditinggalkan oleh pejabat tersebut selama menjalankan tugas di OPD sebelumnya,” tegasnya.
Sebagai lembaga yang telah aktif melakukan pengawasan selama hampir 16 tahun, MAKI Jatim mengaku memiliki bank data yang berisi berbagai catatan dan histori rekam jejak pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Data tersebut mencakup informasi mengenai kinerja, dugaan pelanggaran, hingga berbagai temuan hasil kajian dan investigasi yang dilakukan secara kelembagaan.
Heru mengungkapkan bahwa MAKI Jatim berencana membuka dan menyerahkan data rekam jejak tersebut kepada Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Jawa Timur yang dijabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
“Setelah hampir 16 tahun, bank data histori rekam jejak yang tersimpan dalam arsip MAKI Jatim akan mulai dibuka dan diserahkan secara resmi kepada Ketua Baperjakat sebagai bentuk penguatan terhadap pentingnya laporan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dalam sejumlah temuan yang dimiliki MAKI Jatim terdapat berbagai catatan terkait relasi pejabat dengan rekanan proyek, dugaan praktik yang mengarah pada perilaku koruptif, hingga fakta-fakta yang pernah muncul dalam proses penegakan hukum maupun persidangan perkara korupsi.
Meski demikian, Heru menegaskan bahwa tujuan pengungkapan data tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan fungsi pengawasan kepada masyarakat Jawa Timur agar proses seleksi pejabat berlangsung secara transparan dan akuntabel.
MAKI Jatim juga menyatakan akan mempublikasikan berbagai temuan tersebut kepada masyarakat melalui media sosial dan media daring sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.
“Apakah laporan masyarakat akan ditindaklanjuti atau tidak, itu bukan ranah kami. Namun masyarakat berhak mengetahui informasi yang kami miliki sebagai hasil pengawasan selama ini,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Bidang Hukum MAKI Jatim, Achmad Khusyairi, menyatakan pihaknya siap mengawal proses pengungkapan rekam jejak pejabat tersebut. Ia juga mempersilakan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum apabila menilai informasi yang dipublikasikan tidak sesuai fakta.
“Kami siap menghadapi konsekuensi hukum apabila ada pihak yang melaporkan. Namun kami memastikan seluruh data yang akan dipublikasikan telah melalui proses validasi maksimal oleh tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, MAKINews.com yang merupakan media resmi MAKI Jatim disebut akan menyiapkan kanal Liputan Khusus untuk memuat rangkaian pemberitaan terkait rekam jejak para kepala dinas dan pejabat OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
(Redaksi: Devi)
