Example floating
Example floating
banner 1000x130
Berita

MAKI Jatim Siapkan Laporan Hukum Dugaan KKN di RSJ Menur, Proyek Gedung Baru hingga Pengadaan Obat Disorot

admin
25
×

MAKI Jatim Siapkan Laporan Hukum Dugaan KKN di RSJ Menur, Proyek Gedung Baru hingga Pengadaan Obat Disorot

Sebarkan artikel ini
9a973a8f45963e5ef1800a8a292086bb2fbf496456893ca90d154f4b5267a280.0
banner 1000x130

SURABAYA, vonisnews.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur mulai mematangkan langkah hukum terkait sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan pengadaan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur Surabaya, milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Rumah sakit yang berlokasi di Jalan Manyar, Surabaya, tersebut kini dipimpin oleh Direktur Utama yang baru, Drg. Dewi.

banner 1000x130

Pergantian kepemimpinan ini menjadi salah satu momentum bagi MAKI Jatim untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran rumah sakit.

Secara kelembagaan, MAKI Jatim mengaku telah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSJ Menur, khususnya pada tahun anggaran 2025 dan 2026.

Melalui Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) serta Investigasi, MAKI Jatim mengaku menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius, terutama dalam proyek pembangunan gedung baru RSJ Menur Surabaya.

Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, bahkan telah menerbitkan surat tugas resmi kepada Tim Litbang dan Investigasi untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan tersebut.

Dalam proses penelusuran, tim investigasi mengaku menemukan dugaan potensi penyimpangan yang berkaitan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis (Spektek) pembangunan gedung baru.

Sorotan juga diarahkan kepada rekanan berinisial S yang disebut sebagai pemenang proyek konstruksi tersebut.
Temuan awal itu kini tengah dikaji lebih lanjut oleh Bidang Hukum MAKI Jatim untuk memastikan kelengkapan data, dokumen, serta konstruksi hukum sebelum dibawa ke aparat penegak hukum.

“Ditunggu saja, Bidang Hukum MAKI Jatim sudah akan menyempurnakan berkas pelaporan dugaan wanprestasi dalam RAB dan spesifikasi teknis Gedung Baru RS Menur. Secepatnya akan mengarah kepada pelaporan hukum yang pasti,” tegas Heru MAKI.

Namun, perhatian MAKI Jatim tidak hanya tertuju pada pembangunan fisik gedung baru. Tim Litbang dan Investigasi juga mengaku menemukan sejumlah fakta yang dinilai perlu ditelusuri lebih jauh terkait dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam kegiatan kerja sama penyediaan makanan dan minuman (mamin) serta pengadaan obat-obatan bagi pasien RSJ Menur Surabaya.

Menurut Heru MAKI, persoalan tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian pengawasan terhadap penggunaan anggaran rumah sakit pemerintah. Sebab, pengadaan makanan, minuman, dan obat-obatan berkaitan langsung dengan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan pasien.

MAKI Jatim menyatakan tengah mengonsolidasikan seluruh hasil penelusuran, termasuk dokumen pendukung dan hasil kajian hukum, agar laporan yang disampaikan nantinya memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Heru MAKI menegaskan, penyempurnaan berkas laporan hukum terkait RSJ Menur Surabaya ditargetkan rampung dalam pekan ini.
“Secara konkret, berkas pelaporan hukum untuk RS Jiwa Menur Surabaya akan kami maksimalkan penyempurnaannya dalam minggu ini.

Bismillah, minggu depan Bidang Hukum MAKI Jatim akan membawa berkas pelaporan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” ujarnya.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong aparat penegak hukum melakukan penelaahan dan pemeriksaan secara objektif terhadap berbagai informasi serta dugaan yang disampaikan.

MAKI Jatim menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik merupakan bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Hingga laporan ini disiapkan, berbagai dugaan yang disampaikan MAKI Jatim masih merupakan klaim dan temuan awal organisasi tersebut yang perlu dibuktikan melalui pemeriksaan serta proses hukum oleh aparat berwenang.

Pihak RSJ Menur maupun rekanan berinisial S juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi atas berbagai tudingan tersebut.

(Redaksi: Devi)

banner 1000x130 banner 1000x130
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *