SURABAYA, vonisnews.com – Perjuangan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur terkait polemik rencana pengalihan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Babak Kualifikasi (BK) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027 mulai membuahkan hasil awal.
Dalam rapat klarifikasi yang digelar Komisi E DPRD Jawa Timur, Rabu sore (11/11/2026), disepakati bahwa tata kelola anggaran PON dan BK Porprov 2027 tetap dikelola secara profesional oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim secara kelembagaan.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi E DPRD Jatim tersebut diinisiasi Ketua Komisi E, Sri Untari Bisowarno, dari Fraksi PDI Perjuangan. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jatim beserta jajaran serta pengurus KONI Jatim.
Dalam forum tersebut, Sri Untari mendengarkan secara saksama penjelasan dan klarifikasi dari kedua belah pihak guna memperoleh gambaran menyeluruh terkait persoalan tata kelola anggaran olahraga di Jawa Timur.
Sebelum rapat berlangsung, Sri Untari juga telah menerima sejumlah masukan dan data dari Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo yang akrab disapa Heru MAKI, melalui komunikasi WhatsApp. Data tersebut berkaitan dengan rencana pengalihan anggaran olahraga yang sebelumnya menjadi perhatian MAKI Jatim.
Dalam penyampaian masukannya, Heru MAKI turut menyoroti kebijakan penganggaran Dispora Jatim yang dinilainya perlu dievaluasi secara serius.
Salah satu perbandingan yang disampaikan adalah besarnya anggaran kegiatan Gerak Jalan Mojokerto-Surabaya (GMS) yang setiap tahun disebut mencapai Rp2,3 miliar.
Menurut Heru, kegiatan GMS lebih berorientasi pada pelestarian budaya dan mengenang perjalanan perjuangan para pejuang kemerdekaan. Namun, dari sisi prestasi olahraga, kegiatan tersebut dinilai tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pembinaan atlet berprestasi.
Kondisi itu, kata Heru, berbanding terbalik dengan anggaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur yang baru saja diselenggarakan di Kabupaten Ngawi.
Dispora Jatim disebut hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp772 juta lebih untuk pelaksanaan POPDA. Angka tersebut hanya sekitar sepertiga dari anggaran GMS.
Padahal, POPDA merupakan salah satu ajang penting dalam menjaring dan mengembangkan potensi atlet pelajar Jawa Timur. Melalui kompetisi tersebut, atlet-atlet berprestasi diharapkan dapat naik ke jenjang pembinaan berikutnya, termasuk masuk dalam program Pusat Pelatihan Daerah (Puslatda) sebagai persiapan menghadapi PON.
“Ini menjadi salah satu gambaran bahwa kebijakan anggaran olahraga perlu dievaluasi. Kegiatan yang berkaitan langsung dengan pembinaan dan pencapaian prestasi atlet seharusnya mendapatkan perhatian serta dukungan anggaran yang memadai,” menjadi substansi kritik Heru MAKI.
Hasil rapat klarifikasi Komisi E DPRD Jatim tersebut menjadi angin segar bagi KONI Jatim dan insan olahraga di Jawa Timur.
Dengan tetap dipercayakannya pengelolaan anggaran PON dan BK Porprov 2027 kepada KONI Jatim secara kelembagaan, diharapkan program pembinaan atlet, khususnya melalui Puslatda, dapat berjalan lebih optimal.
Keputusan ini juga dinilai penting untuk menjaga kesinambungan persiapan cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam agenda olahraga mendatang.
Bagi Heru MAKI, kesepakatan tersebut merupakan kemenangan awal dari perjuangan MAKI Jatim dalam mengawal tata kelola anggaran olahraga di Jawa Timur.
Namun, ia menegaskan bahwa perjuangan organisasinya tidak akan berhenti sampai pada persoalan pengelolaan anggaran PON dan BK Porprov.
MAKI Jatim Siapkan Demo Akbar, Tuntut Kadispora Dicopot
Heru MAKI bahkan memastikan bahwa MAKI Jatim akan meningkatkan langkah perjuangannya dengan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sasaran aksi tersebut meliputi Kantor Pemprov Jatim, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, serta Kantor Dispora Jatim.
Tuntutan utama yang akan disuarakan adalah pencopotan Kepala Dispora Jawa Timur.
“Sebentar lagi rapat-rapat persiapan untuk aksi demo akbar ke Kantor Pemprov Jatim, menghadap Sekdaprov Jatim dan ke Kantor Dispora Jatim untuk isu ‘COPOT KADISPORA JATIM’ akan intensif kami gelar, sebelum pelaksanaan hari H aksi demo akbar dengan tuntutan Copot Kadispora Jatim,” tegas Heru MAKI.
Ia juga berharap aksi tersebut mendapat dukungan dari berbagai elemen olahraga, terutama perwakilan atlet, pelatih, serta para pembina cabang olahraga (Cabor).
Menurutnya, keterlibatan insan olahraga sangat penting agar perjuangan memperbaiki tata kelola anggaran dan kebijakan pembinaan olahraga di Jawa Timur menjadi gerakan bersama.
Ketika ditanya mengenai kapan aksi demonstrasi akbar tersebut akan dilaksanakan, Heru MAKI hanya memberikan senyum kecil dengan ekspresi tegas.
“SECEPATNYA,” jawabnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa MAKI Jatim tengah mempersiapkan langkah lanjutan. Setelah memperoleh kesepakatan terkait pengelolaan anggaran PON dan BK Porprov 2027, organisasi tersebut kini mengarahkan sorotan pada evaluasi kepemimpinan dan kebijakan Dispora Jatim.
Polemik ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran olahraga benar-benar berpihak pada pembinaan atlet, peningkatan prestasi, dan masa depan olahraga Jawa Timur.
(Redaksi: Devi)
