DENPASAR, vonisnews.com – Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV di Gedung Rapat DPRD Bali, Sabtu (7/11/2026). Forum tertinggi organisasi ini menjadi momentum evaluasi kinerja kepengurusan periode 2021–2026 sekaligus menentukan arah kepemimpinan dan program kerja untuk lima tahun ke depan.
Ketua DPD KPPI Bali, Ni Wayan Sari Galung, S.Sos., mengatakan Musda IV memiliki sejumlah agenda strategis, mulai dari penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus demisioner, pemilihan kepengurusan baru periode 2026–2031, penetapan program kerja, hingga penguatan konsolidasi organisasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Bali.
“Musda ke-IV juga menjadi ruang untuk mengevaluasi pertanggungjawaban kinerja pengurus sebelumnya, menetapkan program kerja ke depan, dan memperkuat konsolidasi organisasi,” ujar Sari Galung.
Srikandi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, KPPI Bali memiliki peran strategis dalam memperjuangkan peningkatan keterwakilan dan partisipasi perempuan di dunia politik. Salah satu target utama yang terus diperjuangkan adalah keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di lembaga politik maupun partai politik.
Menurutnya, kehadiran KPPI dilatarbelakangi masih kuatnya subordinasi perempuan dalam politik akibat budaya patriarki serta berbagai hambatan internal yang membatasi ruang perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Karena itu, KPPI hadir sebagai wadah independen yang mempertemukan perempuan dari berbagai latar belakang dan lintas partai politik. Organisasi ini juga berperan meningkatkan kapasitas politik, pemahaman legislasi, serta kompetensi perempuan agar mampu mengambil bagian dalam pembangunan dan kehidupan demokrasi.
“Inilah sesungguhnya fondasi dasar hadirnya KPPI, yakni memperkuat posisi perempuan dalam politik sekaligus membuka ruang bagi perempuan lintas partai untuk berkembang dan berkontribusi,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sari Galung turut memaparkan sejumlah capaian kepengurusan KPPI Bali periode 2021–2026. Berbagai program telah direalisasikan sebagai tindak lanjut amanat Musda sebelumnya, terutama dalam membentuk kader perempuan yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan mendorong kesetaraan gender.
Sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan di antaranya pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), talk show, peringatan Hari Ibu, serta kegiatan bertema Perempuan Berdaya, Negara Berjaya.
KPPI Bali juga menggelar edukasi pengelolaan sampah dan pelatihan bela diri. Sementara dalam bidang peningkatan kapasitas politik, KPPI Bali menyelenggarakan seminar bersama B-Trust untuk meningkatkan peran, kapasitas, dan kompetensi calon anggota legislatif (caleg) perempuan di Bali.
Kegiatan tersebut menjadi ruang pembelajaran, pertukaran gagasan, sekaligus memperluas jejaring antarkader perempuan agar semakin siap menghadapi dinamika politik dan kontestasi demokrasi.
Tak hanya berfokus pada pemberdayaan politik, KPPI Bali juga menjalankan berbagai kegiatan sosial. Di antaranya penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Bangli dan Karangasem, serta kunjungan sosial dan pembagian sembako kepada warga lanjut usia di Denpasar dan Singaraja.
Meski demikian, Sari Galung mengakui pelaksanaan berbagai program selama periode kepemimpinannya masih menghadapi sejumlah kendala dan kekurangan. Hal tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar kepengurusan selanjutnya dapat bekerja lebih optimal.
Ia berharap Musda IV mampu melahirkan kepengurusan baru yang lebih solid, progresif, dan memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan kesetaraan gender serta meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan kehidupan politik.
“Semoga kepengurusan yang baru dapat menjalankan roda organisasi KPPI Bali dengan lebih baik lagi ke depannya,” pungkasnya.
Melalui Musda IV ini, KPPI Bali diharapkan semakin memperkuat peran sebagai wadah perjuangan perempuan lintas partai politik, sekaligus mencetak kader-kader perempuan yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu mengambil peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.
(Budi)
