Presiden Prabowo Instruksikan Tindakan Tegas, Kapolri Gerak Cepat Berantas Premanisme Berkedok Ormas

Jakarta, Vonisnews.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk premanisme, khususnya yang berkedok sebagai organisasi masyarakat (ormas). Pernyataan ini merupakan tindak lanjut langsung atas perintah serius dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Yang jelas, Polri menindak tegas setiap tindakan premanisme. Beberapa kasus yang menonjol dan sempat viral, semuanya kami tangkap pelakunya,” kata Kapolri saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (09/05/2025).

Langkah ini diambil demi menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Kapolri menegaskan bahwa Polri siap menjamin keamanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

“Terkait dengan investasi, tidak usah ragu. Masuk saja. Urusan keamanan, kami yang tangani,” tegasnya.

Kapolri juga mengajak masyarakat untuk aktif melapor apabila menemukan indikasi praktik premanisme di lingkungan sekitar. “Kami membuka semua layanan pengaduan. Kami akan perintahkan anggota-anggota kita untuk menindak tegas,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya konkret, Polri telah menggelar operasi kepolisian kewilayahan serentak sejak 1 Mei 2025 guna memberantas premanisme. Operasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang memerintahkan seluruh jajaran Polda dan Polres untuk melaksanakan penegakan hukum secara terkoordinasi, dengan dukungan kegiatan intelijen, preemtif, dan preventif.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho menyebutkan bahwa dalam kurun waktu pelaksanaan operasi, pihaknya telah menuntaskan 3.326 kasus premanisme di berbagai daerah.

Beberapa pengungkapan menonjol antara lain dilakukan oleh:

Polres Subang yang mengamankan sembilan pelaku premanisme di kawasan industri,

Polresta Tangerang yang menangkap 85 preman,

serta Polda Kalimantan Tengah yang memanggil Ketua GRIB Kalteng terkait kasus penutupan paksa terhadap operasional PT Bumi Asri Pasaman (BAP).

“Ini adalah bentuk nyata komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Sandi.

Ia juga menekankan bahwa Polri tidak akan mentolerir tindakan intimidasi, pemerasan, atau kekerasan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berkedok ormas.(X’gis)