SURABAYA, Vonisnews.com – Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan skema Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan.
Dukungan tersebut salah satunya datang dari anggota DPD RI, Lia Istifhama.
Perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu menilai kebijakan yang digagas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai langkah inovatif yang tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat serta efektivitas tata kelola pemerintahan.
Menurut Ning Lia, penerapan WFH setiap Rabu bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian dari strategi besar untuk mendorong efisiensi energi sekaligus membangun budaya kerja yang lebih adaptif dan modern.
“Ini bukan hanya soal bekerja dari rumah, tetapi bagaimana pemerintah daerah mampu membaca situasi dan mengambil langkah konkret untuk efisiensi.
Ketika mobilitas berkurang, maka konsumsi BBM juga bisa ditekan.Dampaknya tentu tidak hanya pada anggaran, tetapi juga lingkungan,” ujar Ning Lia, Rabu (26/3/2025).
Ia menjelaskan, pengurangan mobilitas ASN setidaknya satu hari dalam sepekan diyakini mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya di wilayah perkotaan dengan tingkat aktivitas yang tinggi.
Lebih lanjut, Ning Lia menilai penetapan hari Rabu sebagai hari WFH merupakan langkah yang cermat dan strategis.
Kebijakan ini dinilai mampu mengantisipasi potensi munculnya fenomena long weekend yang kerap terjadi apabila WFH ditempatkan berdekatan dengan akhir pekan.
Dengan pola tersebut, ritme kerja ASN tetap terjaga stabil sepanjang minggu tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Penempatan di hari Rabu ini sangat strategis. Tidak mengganggu pelayanan di awal pekan, dan juga tidak membuka celah terjadinya long weekend. Jadi keseimbangan antara produktivitas dan fleksibilitas tetap terjaga,” tambahnya.
Ning Lia juga menekankan pentingnya kesiapan sistem pendukung dalam implementasi kebijakan WFH.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh konsep, tetapi juga oleh pengawasan, evaluasi, serta indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Dengan dukungan berbagai pihak, kebijakan WFH setiap Rabu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu menjadi langkah progresif dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
(Redaksi: Devi)
