Surabaya, Vonisnews.com – Polda Jawa Timur resmi menghentikan penyelidikan atas laporan balik yang diajukan Bupati Sidoarjo, Subandi, terhadap mantan anggota DPR RI, Rahmat Muhajirin. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 2 April 2026.
Penghentian ini didasarkan pada hasil penyelidikan yang menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi unsur pidana. Sejumlah pengamat menilai keputusan ini mengindikasikan bahwa konstruksi laporan sejak awal memang lemah, terutama dari sisi legal standing pelapor.
Fakta di lapangan menunjukkan objek yang dilaporkan bukan atas nama pelapor secara sah. Dokumen yang digunakan masih berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan surat kuasa, bukan kepemilikan resmi yang telah dibaliknama.
Dalam praktik hukum, kondisi ini kerap menjadi titik lemah yang sulit dipertahankan.
Selain itu, objek yang disebut dalam laporan dugaan penggelapan diketahui berada dalam penguasaan penyidik Bareskrim Polri sebagai barang bukti dalam perkara lain.
Hal ini memperkuat argumentasi bahwa unsur penggelapan menjadi tidak terpenuhi secara hukum.
Di sisi lain, perkembangan berbeda justru terjadi pada perkara lain yang berkaitan dengan Subandi. Kasus dugaan pengelolaan dana sebesar Rp28 miliar kini telah naik ke tahap penyidikan di Mabes Polri.
Status penyidikan menunjukkan bahwa penyidik telah menemukan kecukupan alat bukti awal. Sejumlah pihak telah diperiksa, dan aliran dana tengah ditelusuri secara mendalam untuk mengetahui asal-usul, penggunaan, serta pertanggungjawabannya.
Kontras ini menjadi sorotan publik. Di satu sisi, laporan balik dinyatakan tidak cukup unsur pidana, sementara di sisi lain perkara utama justru menguat dan memasuki tahap lebih serius dalam proses hukum.
Di ruang publik, berbagai spekulasi pun bermunculan terkait dana Rp28 miliar tersebut, mulai dari kepentingan bisnis hingga dugaan kaitan politik. Pihak pelapor melalui kuasa hukumnya menyatakan dana tersebut berkaitan dengan proyek usaha, bukan aktivitas politik.
Namun demikian, regulasi terkait dana kampanye mengharuskan transparansi penuh melalui pelaporan resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketidaktercatatan dana dalam jumlah besar membuka ruang pertanyaan publik mengenai asal dan peruntukannya.
Jika dalam proses penyidikan ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka perkara ini berpotensi berkembang ke ranah yang lebih luas, termasuk dugaan korupsi, gratifikasi, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Langkah laporan balik yang kini dihentikan juga memunculkan tafsir di masyarakat. Tidak sedikit yang menilai upaya tersebut sebagai strategi yang justru berbalik menjadi bumerang dan memperkuat sorotan terhadap perkara utama.
Dalam konteks ini, kasus yang melibatkan Subandi tidak lagi sekadar persoalan hukum semata, tetapi juga menjadi ujian integritas sebagai pejabat publik. Setiap langkah kini berada dalam pengawasan masyarakat luas.
Dengan dihentikannya laporan di Polda Jawa Timur, fokus penanganan perkara sepenuhnya beralih ke Mabes Polri. Publik pun menantikan proses hukum yang berjalan objektif, transparan, dan bebas dari intervensi.
Pada akhirnya, jawaban atas berbagai spekulasi dan pertanyaan publik kini berada di tangan penyidik. Yang ditunggu bukan sekadar klarifikasi, melainkan kepastian hukum yang tegas dan berkeadilan.
(Hendra)
