SURABAYA, Vonisnews.com – Polemik kinerja Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur kembali mencuat ke publik. Sorotan tajam datang dari Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru, yang mengkritik keras pernyataan Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim, Dr. Agung, sebagaimana ditayangkan oleh detik.com pada 27 April 2026.
Sebelumnya, melalui pemberitaan di MAKINews.com, Heru menilai kinerja Pansus BUMD DPRD Jatim terkesan tidak maksimal dan hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil konkret. Kritik tersebut berangkat dari laporan masyarakat yang dinilai tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pansus.
Pernyataan Ketua Pansus terkait potensi rekomendasi penutupan kawasan Pasar Puspa Agro pun menuai kontroversi. Heru menilai wacana tersebut sebagai bentuk “kebohongan publik” yang tidak berdasar.
Menurutnya, sejak tahun 2024, kawasan Puspa Agro telah masuk dalam rencana strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dikembangkan menjadi kawasan berikat. Program ini merupakan bagian dari konsep besar “Gerbang Baru Nusantara” yang digagas di era Penjabat Gubernur Jawa Timur saat itu.
“Pernyataan itu tidak jelas dan tidak terukur. Pembahasan pengembangan Puspa Agro menjadi kawasan berikat sudah dilakukan sejak 2024, jauh sebelum pansus ini berjalan pada November 2025,” ujar Heru.
Dalam konsep pengembangan tersebut, sekitar 25–30 persen arus truk kontainer dari Pelindo direncanakan dialihkan ke kawasan Puspa Agro. Kawasan ini akan disulap menjadi pusat perdagangan besar berbasis kontainer sekaligus pusat sirkulasi ekspor-impor terbesar di Jawa Timur.
Tak hanya itu, proyek ini juga telah menarik perhatian berbagai pihak, termasuk Badan Karantina Indonesia (Barantin) yang telah menandatangani kerja sama operasional dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sejumlah investor internasional, termasuk dari sektor perbankan global dan Bank Dunia, disebut mulai dilibatkan.
Selain itu, PT Jatim Grha Utama (JGU) juga dikabarkan tengah menjajaki kerja sama dengan investor asal Malaysia untuk mendukung pengembangan kawasan berikat tersebut. Bahkan, rencana soft opening kawasan “Gerbang Baru Nusantara” di Puspa Agro dijadwalkan berlangsung pada 7 Mei 2026.
Di sisi lain, Heru juga menyoroti peran Emil Dardak yang bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur ditunjuk untuk memimpin pembahasan proyek strategis tersebut. Ia menilai, seharusnya Pansus BUMD DPRD Jatim memberikan dukungan terhadap program pemerintah, bukan justru melontarkan wacana penutupan.
“Ini jadi seperti parodi komika. Bukannya mendukung, malah menunggangi isu dengan rencana penutupan,” sindirnya.
Lebih lanjut, Heru menegaskan bahwa MAKI Jatim akan terus mengawal kinerja Pansus BUMD DPRD Jatim, termasuk meminta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
Tak hanya itu, MAKI Jatim bersama elemen mahasiswa juga berencana menggelar aksi demonstrasi besar di kantor DPRD Jawa Timur sebagai bentuk “pengadilan rakyat” terhadap pansus tersebut.
“MAKI Jatim akan memastikan apakah kualitas rekomendasi pansus selaras dengan anggaran yang telah dihabiskan. Kami juga akan menelusuri informasi terkait dugaan permintaan THR dari BUMD kepada pansus,” tegas Heru.
Hingga berita ini diturunkan, polemik antara MAKI Jatim dan Pansus BUMD DPRD Jawa Timur masih terus berkembang dan menjadi perhatian publik.
(Redaksi: Devi)
